Bawaslu RI Ingatkan Warga Jambi Ancaman Racun Pilkada

Bawaslu RI Ingatkan Warga Jambi Ancaman Racun Pilkada

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisioner Bawaslu RI peringatkan warga Jambi terhadap ancaman racun Pilkada.
Pihak Bawaslu Provinsi Jambi hari ini (15/2/2020) secara resmi melaunching pengawasan pilkada serentak 2020. Memilih tempat di taman tugu juang Jambi, pihak panitia memilih tema Budaya dan Kearifan Lokal.

Abhan, komisioner Bawaslu RI yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan tegas mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai racun Pilkada.

"Kepada seluruh pihak untuk menghindari racun Pilkada,"tegasnya.

Racun Pilkada yang dimaksudkan oleh Abhan adalah fitnah, kampanye hitam, hoax, adu domba, tidak netralnya ASN, aparat TNI Polri dan penyelenggara serta politik uang.

"Gara-gara racun ini, kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang dibutuhkan masyarakat. Akhirnya masyarakat juga yang rugi,"ujar Abhan.

• Pemkot Jambi Kembangkan Kota Seberang Jambi Sebagai Pusat Wisata Religi

• 8 Tahun Dibangun Pasar Pelayangan di Kota Jambi Belum Difungsikan

• VIDEO: Nikmatnya Kuliner Pindang dan Tempoyak Ikan Patin di Waroeng Jambi, Bikin Ngiler

Untuk itu, Komisioner Bawaslu RI ini secara langsung meminta agar pihak penyelenggara, TNI Polri dan ASN tetap menjaga netralitas.

Sementara itu, Asnawi, ketua Bawaslu Provinsi Jambi dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan terberat pengawasan itu adalah mencegah keinginan masyarakat untuk tidak memgharapkan uang.

"Saat ini kita terus berupaya agar mencegah tidak terjadinya politik uang. Tapi sebagian masyarakat kita justru ada yang mengharapkan itu," ungkapnya.

Asnawi juga mengatakan bahwa suksesnya Pilkada serentak 2020 mendatang tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja. Tapi seluruh komponen bangsa, dan masyarakat. Dinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tahun 2020.

"menurut kami ada 3 komponen elemen yang punya tanggung jawab besar yang punya kewajiban untuk mencerdaskan Pilkada ini,"ungkap Asnawi.

Ketiga elemen ini yang harus memiliki integritas yang pertama adalah penyelenggara Pemilu atau penyelenggara Pilkada itu sendiri, yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara yang punya tanggung jawab untuk mengurus teknis penyelenggaraan tentu harus punya integritas demikian juga Bawaslu KPU. Sebagai penyelenggara maka harus bisa bertindak adil, objektif tanpa memihak.

"maka kami berharap partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi kinerja dari penyelenggara. Kalau masyarakat melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara bisa segera dilaporkan,"pinta Asnawi.
Asnawi juga meminta agar aparat TNI Polri serta ASN harus netral. (Hendri Dunan Naris)