Ekspor Udang Ketak, Daerah tak Bisa Intevensi, Berharap Pemerintah Pusat Carikan Solusi

Ekspor Udang Ketak, Daerah tak Bisa Intevensi, Berharap Pemerintah Pusat Carikan Solusi  

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Mewabahnya Virus Corona yang berasal dari Kota Wuhan, China, berdampak pada nelayan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat memfasilitasi para nelayan dalam penjualan hasil tangkapan yang tidak dapat di ekspor karena negara China yang menjadi tujuan di stop.

Mengenai kebijakan itu, Agus Sanusi, Sekretaris Daerah Tanjab Barat berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah, sebab daerah tidak dapat mengintervensi.

"Kalau masalah ekspor ini, itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Jadi, kita tidak bisa intervensi, karena kewenangan pusat," ujarnya, Jumat (7/2/2020).

• Ekspor Udang Ketak Ke China Menurun Drastis, BKIPM Jambi Akui Dampak dari Virus Corona

• Tauke Udang Ketak di Jambi Ketar-ketir karena Virus Corona, Awalnya Kira karena Liburan Imlek

• Mengapa Ekspor Udang Ketak Jambi ke Luar Negeri Putus karena Virus Corona? Terungkap Kondisinya

Meski demikian, Agus Sanusi mengatakan pemerintah daerah akan segera mengambil tindakan sebagai solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.

"Segera kita akan rapat dengan OPD terkait, kita akan carikan solusi terbaik atas keluhan yang dihadapi para nelayan kita," katanya.

Rapat itu tentunya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh daerah.

"Solusi yang bisa saja arahannya ekspor yang bukan tujuannya negara yang tertutup seperti saat ini China. Namun, hal itu butuh proses yang cukup panjang. Sebab ekspor impor ini butuh proses yang panjang baik melalui MoU atau kerjasama," ujarnya.

Sehingga ke depannya kata Agus, salah satu jalan yang dapat diambil yaitu dengan membuat olahan hasil tangkapan laut yang dapat di ekspor.

"Kita sarankan pengolahan, karena selama ini kita ekspor ikan segar sehingga ke depannya ekspor hasil pengolahan," harapnya.

Hal demikian juga disampaikan Mulyani Siregar, Ketua DPRD Tanjab Barat, yang mengatakan kebijakan ekspor dan impor berada ditangan pemerintah pusat.

Meski demikian pihaknya mendukung pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan mengatasi keluhan para nelayan tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

"Kita siap mendukung Dinas Perikanan dalam mengambil kebijakan akibat dampak Virus Corona kepada nelayan. Dewan siap mendukung," katanya.

Dia berharap Virus Corona ini dapat segera teratasi, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat diekspor ke negara asing dan berjalan normal.