Kesalahan Administrasi Perpajakan di Desa Selalu Jadi Temuan Inspektorat Muarojambi

Kesalahan Administrasi Perpajakan di Desa Selalu Jadi Temuan Inspektorat Muarojambi

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Ada sekitar 10 persen kemampuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Muarojambi yang perlu dibenahi.

Hal ini lantaran memang kesalahan-kesalahan administrasi yang terjadi di perangkat desa selalu ditemukan ketika pihak inspektorat turun untuk melakukan pemeriksaan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Muarojambi, Budi Hartono berdasarkan temuan di tahun 2019 lalu. Ia menyebutkan bahwa meskipun memang secara keseluruhan semakin membaik, namun masih ada hal-hal yang dibenahi dalam perangkat desa.

"Semakin ke sini semakin membaik untuk pelaksanaan administrasi di desa. Kalo hasil dari rekap kami di tahun 2019 hanya sekitar 10 persen yang kemampuan administrasi di desa yang perlu kita benahi, yang lain rata-rata itu sudah cukup bagus," sebutnya.

• TP4D Dibubarkan, Kajari Muarojambi: Pejabat jangan Takut

• Kondisi Kamar Terduga Pasien Corona di RSUD Mattaher Jambi, Pengunjung Diberi Peringatan

• Heboh di Media Sosial Warga Jambi Diduga Tertular Virus Corona, Begini Pengakuan Sang Perawat

Disampaikan oleh Budi, kesalahan mengenai pajak selalu ditemukan setiap tahun dalam pemeriksaan keuangan oleh inspektorat.

Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi inspektorat, terlebih lagi kesalahan pajak tersebut terjadi didesa yang sebelumnya telah diingatkan.

"Ada desa itu misalnya 2017 kita temukan kesalahan di pajak, 2018 lagi kita temukan lagi. Kita tidak tahu apakah ini disengaja atau seperti apa, ini yang akan kita evaluasi lagi," ungkapnya.

Budi tidak secara gamblang menyebutkan desa-desa mana saja yang melakukan kesalahan berulang tersebut. Terhadap persoalan tersebut, pihaknya selalu memberikan teguran secara tertulis melalui Bupati Muarojambi, terhadap pemberian sanksi tersebut.

"Jadi kesalahan yang terus berulang yaitu kesalahan pajak dan itu terus berulang setiap tahunnya ada terus kami temukan, kemudian persoalan lain karena keterbatasan aparatur desa lebih bayar, tidak sesuai dengan standar. Kalo sanksi secara administrasi kita beri teguran melalui bupati, teguran tertulis," katanya.

Sementara itu, soal temuan keuangan di tahun 2019 juga masih ada ditemukan. Meskipun Budi lagi-lagi tidak secara rinci menyebutkan desa atau lurah mana saja. Namun jika dilihat dari ungkap kasus di Kejari Muarojambi ada beberapa kasus keuangan yang melibatkan Kepala Desa atau Lurah misalnya AM Mantan Lurah Tanjung.

Adapun atas perkara korupsi yang dilakukan AM tersebut kerugian negara berdasarkan audit inspektorat lebih kurang sebesar Rp 93 juta. Dilanjutkan oleh Budi, jika ada untuk temuan-temuan lain termasuk temuan keuangan, pihaknya memberikan kesempatan untuk mengembalikan keuangan tersebut.

"Selama 60 hari setelah hasil laporan pemeriksaan keuangan itu diserahkan ke kita, kita berikan kesempatan yang bersangkutan untuk segera mengembalikan uang tersebut," terangnya.

• Diduga Terinfeksi Virus Corona, Orang Tua Ini Tega Tinggalkan Anaknya di Bandara, Foto-fotonya Viral

• Kondisi Kamar Terduga Pasien Corona di RSUD Mattaher Jambi, Pengunjung Diberi Peringatan

• Tanpa Sang Istri, Ahok BTP Tercyduk Imlek Bareng Konglomerat: Ada Hotman Paris Hingga Menteri Nadiem

Sementara itu, berkaca dari kasus-kasus keuangan di tahun 2019 lalu, Budi mengingatkan kepada kepala desa untuk dapat berpegangan kepada aturan-aturan yang berlaku. Terlebih lagi saat ini setidaknya ada 60 Kepala Desa yang baru dilantik pada 2019 lalu.

"Banyak kades baru dari hasil pilkades serentak kemarin, saat ini pengawasan desa tidak hanya inspektorat tetapi dari semua elemen masyarakat melakukan pengawasan itu, jadi harus hati-hati, harus sesuai aturan yang berlaku, kalo itu di pegang saya rasa aman lah," pungkasnya. 

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.