VIDEO : Susi Pudjiastuti Kritik Soal Natuna ke Pemerintah & Ungkap Hal yang Membuatnya Tak Setuju

Delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) diterjunkan hingga empat unit pesawat tempur jenis F-16.

Tiga kapal KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358 berhasil mengusir kapal ikan asing milik China, Senin (13/1/2020).

Meskipun Perairan Natuna Utara sudah disterilisasi dari kapal asing, langkah pemerintah tetap jadi sorotan sejumlah pihak, mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang nampak keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di Perairan Natuna Utara, Kabupaten Riau ini.

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras?

Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," ujar Sukamta saat menghadiri diskusi

"Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Jantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun demikian, kata Sukamta, sepintas sikap Kemenlu juga nampak biasa saja. Menurut dia, diplomasi yang dilakukan Kemenlu juga standar.

Namun, Kemenlu berani mengambil sikap. Hal itu terbukti dengan protes yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat China mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," ujar Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta menilai perlu ada penataan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di Natuna.

Penataan itu sebagai salah satu strategi dalam mengamankan zona berdaulat Indonesia.

Pemerintah juga bisa melakukan antisipasi apabila penataan SOP pengamanan ternyata tidak didukung dengan keberadaan kapal coast guard yang cukup, yakni dengan cara meminjam kapal TNI Angkatan Laut (AL) yang dirancang layaknya kapal coast guard.

"Kalau kapal coast guard Indonesia tidak cukup, kenapa tidak pesan saja kapal gede, atau sementara kapal AL didandani kapal coast guard. Jadi ada persoalan bagaimana strategi kita mengamankan laut," kata Sukamta.

Jangan tafsirkan ajak perang