VIDEO Viral Diduga Pemimpin Sunda Empire Berbicara ke Pengikutnya dengan Seruan yang Nyeleneh

Ucapan-ucapan yang dinilai nyeleneh pun bertebaran, diucapkan pria tersebut, dilansir dari satu di antara akun instagram yang mengunggah video tersebut, @jakartainformasi.

Berikut ucapan-ucapan nyeleneh sang pria yang diduga pemimpin Sunda Empire:

"Semua negara akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak mereka akan berhutang sampai dunia kiamat."

"Kita dapat mengampuni penggunaan aset-aset bumi asalkan mereka mau datang ke Bandung, mendaftarkan diri dalam sistem imperium dunia namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari."

"Kesadaran kita berkumpul di sini untuk menunjukkan kepada siapa saja di muka bumi, bahwa kalian tidak perlu mencari China, tidak perlu Amerika, tidak perlu Inggris, kamu datang ke Bandung."

"Kalau tidak semua uang dikunci, ditutup, kalian akan terus menambah hutang 75 tahun berikutnya dan itu tidak mungkin."

"Artinya state Amerika di bawah Kingdom, artinya Koloni Brunei di bawah State, artinya republik di bawah koloni."

"Bahwa negara itu tidak sama levelnya, kalau republik 5 tahun sekali pemilu, kalau koloni 15 tahun sekali laporan pertanggung jawaban, kalau state 35 tahun sekali, kalau empire sampai dunia kiamat."

Lantas dari video, seusai sang pria tersebut selesai memberikan penjelasan, disambut tepuk tangan oleh anggotanya.

Sunda Empire-Earth Empire Tidak Terdaftar

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, Sunda Empire (SE)-Earth Empire (EE) tidak terdaftar sebagai ormas ataupun Organisasi Kepemudaan (OKP).

"Yang pasti SE-EE ini tidak terdaftar di Kesbangpol. Akan kita telusuri," ujar Ferdi Ligaswara saat dihubungi, dilansir dari Kompas.com.

Dia memastikan gerakan yang dilakukan oleh SE-EE adalah nyeleneh serta menyalahi aturan.

"Jangan yang aneh-aneh. Tidak ada negara dalam negara," jelasnya.

Menurut dia, setiap organisasi atau kelompok yang ingin mendaftarkan diri di Kesbangpol harus sesuai dengan aturan dan mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.