Bukan Lembek Apalagi Takut, Ini Penyebab Prabowo Berhati-hati untuk Urusan Klaim China di Natuna

TRIBUNJAMBI.COM- Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui, Prabowo sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

• Mengaku Dipaksa ML Saat Pacar Mabuk, Yana Pukul Kekasihnya Hingga Tewas

• Puluhan Honorer K2 se Provinsi Jambi Datangi DPRD, Ini Permintaan Mereka ke Dewan

• Ngaku Malu, Rizky febian Pernah Ditipu Sang Ibu, Pernah Tampil Mirip Kuburan Band

Kegaduhan dalam negeri akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai urusan hak berdaulat serta kedaulatan di ZEE Indonesia pun tidak terhindarkan.

Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat.

Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.

"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.

Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.

Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.

• Kabar Duka: Pasca Ria Irawan Meninggal Pada 6 Januari Lalu, Sang Ibu Ade Irawan Wafat Hari Ini

• VIDEO: Pemprov DKI Anggarkan Rp4 Miliar untuk Toa, PSI: Berarti Ada Kegagalan

• Ingin Jadi Sentra Kulit Kayu Manis, Bupati Adirozal Minta Setiap Kantor Camat Ada Pohon Kayu Manis

Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.

"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.

Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP.

Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.

"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.

• Unggahan Wijin Disorot Usai Gisel dan Gading Kembali Bersatu Saat Gempi Merayakan Ulang Tahunnya

• VIDEO: Ada Kartu Anggota & Jabatan Anggota Sunda Empire-Earth Empire Sebut Pemerintah Permanen Dunia

• Ramalan 12 Shio di Tahun Tikus Jelang Imlek 2020, Pembahasan Lengkap Soal Asmara, Karir dan Keuangan

• Syarat dari Rizky Febian dan Adik-adiknya Apabila Sule Mau Menikah Lagi, Gak Muluk-muluk Cuma

Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Penyebab Prabowo Berhati-hati untuk Urusan Klaim China di Natuna"

Taktik Prabowo Modernisasi Alutsista TNI: Diplomasi Pertahanan hingga ke 7 Negara

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tercatat sudah menyambangi tujuh negara sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Lawatannya ke luar negeri dalam rangka menjalankan tugas utama sebagai Menteri Pertahanan yakni, diplomasi pertahanan.

Dalam diplomasi pertahanan ini juga sebagai upaya implementasi modernisasi alat utama sistem persenjataan ( alutsista) TNI.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia.

"Sejak awal beliau menyatakan bahwasanya dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Adapun tujuh negara yang sudah disambangi Prabowo antara lain Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11-13 Januari 2020.

Takar geostrategis dan geopolitik Terdapat dua pertimbangan yang diterapkan Prabowo dalam memodernisasi alutsista TNI, yakni faktor geostrategis dan geopolitik.

"Misalnya saya memberikan contoh, kita beli dari Rusia, kita beli dari China, atau kita beli dari mana, ada macam-macam jadi ada geopolitik, ada geostratgis. Makanya diplomasi pertahanan sangat dibutuhkan," ucap Dahnil.

Dalam menjalankan dua pertimbangan itu, Prabowo juga tak gegabah menunjuk alutsista pilihannya.

Dahnil mengatakan, Prabowo berpandangan bahwa belanja alutsista bukan sekadar mana yang paling modern, canggih, dan efisien.

Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga memiliki prinsip melakukan komparasi semua alutsista milik negara tujuan yang didatanginya.

"Makanya Pak Prabowo seperti yang saya bilang tadi, Pak Prabowo itu melakukan komparasi semua alutsista, selain ada isu geostrategis dan geopolitik," terang Dahnil.

Bukan produsen kacangan

Dahnil menyatakan, Prabowo mendatangi negara-negara yang umumnya merupakan produsen alutsista terbaik di dunia, termasuk negara yang masuk dalam industri alutsista pertahanan global.

Dahnil mencontohkan, kunjungan Prabowo misalnya ke sebuah negara yang dapat memproduksi pesawat tempur dengan jumlah banyak.

"Jadi bukan industri kacangan yang bisa dibeli di minimarket," kata Dahnil.

"Nah itulah Pak Prabowo banyak kunjungan itu, terutama negara-negara produsen ya, produsen senjata dan punya pertahanan kuat," terang Dahnil.

Dia mengatakan, dalam pembelian alutsista, tidak bisa didapatkan dengan waktu cepat.

Prosesnya sangat panjang, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun.

"Misal kapal selam, kita pesan hari ini, bisa baru selesainya 4 tahun depan. Makanya karena proses pembelian senjata (waktunya) panjang, butuh waktu komunikasi banyak pihak," ungkapnya.

Incar Misil Rusia

Dahnil mengatakan Prabowo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia dalam rangka melanjutkan diplomasi pertahanan dengan negara di belahan dunia.

"Iya, ke Rusia," kata Dahnil.

Salah satu isu yang akan dibahas Prabowo saat berkunjung ke Rusia adalah mengenai misil.

"Banyak hal, (di) Rusia. Pak Prabowo juga yang menjadi salah satu concern dia (adalah) misil," ujar.

Setelah selesai bertandang ke Rusia, kata Dahnil, Prabowo nantinya akan melaporkan rentetan lawatannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya semuanya (dilaporkan ke Presiden), akan beliau kasih pertimbangan. Makanya yang turun langsung Pak Prabowo," ucap Dahnil.

"Kenapa? Banyak hal, lah, tambah lagi kan harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya," kata dia.

Perhatian khusus Prabowo

Dahnil mengatakan apa yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk perhatiannya terhadap alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.

Di sisi lain, lanjut Dahnil, apa yang tengah diperjuangkan Prabowo kerap menuai kritik.

Menurut dia, pengkritik terhadap alur kebijakan Prabowo itu pada umumnya tak memahami tentang pertahanan.

"Nah kritik kenapa harus sering ke luar negeri, berangkat dari pengamat politik yang enggak paham tentang pertahanan, padahal tugas Menhan adalah diplomasi pertahanan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Taktik Prabowo Modernisasi Alutsista TNI: Diplomasi Pertahanan hingga ke 7 Negara"