Pemkab Sarolangun Lakukan Perampingan, Efek Permendagri No.56

Sesuai aturan Permendagri No.56 tahun 2019, Kabupaten Sarolangun akan menyelaraskan tata pemerintah bidang organisasi.

Pemkab Sarolangun Lakukan Perampingan, Efek Permendagri No.56
ist
Kepala Bagian Organisasi Setda Sarolangun, Dewi Yulianti. 

Pemkab Sarolangun Lakukan Perampingan, Efek Permendagri No.56

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Sesuai aturan Permendagri No.56 tahun 2019, Kabupaten Sarolangun akan menyelaraskan tata pemerintah bidang organisasi.

Ada beberapa bagian organisai pemerintahan yang akan dirubah sesuai tugas dan fungsinya.

Seperti di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) bakal dihapus atau pindah ke dinas lain. Hal itu sebagai konsekuensi penyesuaian struktur organisasi tata kerja (SOTK).

Kepala Bagian Organisasi Setda Sarolangun, Dewi Yulianti mengatakan rencana dan pertimbangan itu mengacu pada Permendagri No. 56 tahun 2019. Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Bagian Humas Setda Sarolangun bakal digabungkan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)," Katanya, Rabu (8/1/20).

Bupati Muarojambi Lantik 111 Pejabat Eselon III dan IV, Kabag Humas Kena Geser

Di Akhir Masa Jabatan Bupati Syahirsah Kembali Rotasi 131 Pejabat Eselon

Berlaga di Gubernur Cup 2020, Sarolangun Boyong Pemain Persijap, PSIM Jogja dan Bayangkara

Dengan dipindahkan bagian humas, maka akan menjadi satu bagian yaitu bagian Protokol. 

Lanjutnya, bagian organisasi lain dari pemerintah Setda Sarolangun bakal dipisahkan, yaitu ada pada bagian keuangan yang ada pada bagian umum Setda Sarolangun.

"Ini yang kita kejar, karena banyak kerjonyo," katanya.

Selain itu pada bagian tataruang dan statistik yang ada di bagian perencanaan pembangunan daerah (Bapeda) bakal dipisahkan.

"Tataruang dipindah ke PUPR dan Satistik pindah ke Kominfo," katanya.

Menurutnya, dari hal tersebut,  ada dua bagian yang  bakal dipindahkan ke Dinas Kominfo, yaitu Humas dan Statistik.

"Hal ini tentu bakal menambah pekerjaan bagi dinas tersebut," katanya.

 Pada aturan dan perubahan itu katanya, mulai diberlakukan pada tahun 2021 sesuai Permendagri.

"Rencana 2021, untuk kesiapan kita sudah diskusi dengan pak bupati dan ke provinsi," ujarnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved