Kapal China Masuk Laut Natuna, Menteri KKP Edhy Prabowo : 'Kita Harus Cool Sikapi ini'

Edhy Prabowo meminta masyarakat dan pemerintah tidak terpancing dengan isu yang beredar tentang Laut Natuna.

Pihaknya menyebut, kedaulatan di Indonesia adalah segalanya, hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

• Nasib Jamaah Umrah yang Dibiayai Pemkab Merangin, Terlantar di Jakarta & Terlantar di Arab Saudi

Dia bilang, pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi dengan isu yang beredar tersebut. Pasalnya, pemerintah RI selalu mendahulukan kedaulatan di atas segalanya.

"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy Prabowo di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

• Lihat Bayi Ahok, Mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat: Puput Nastiti Devi Melahirkan Secara Cesar

Edhy menuturkan, 1.000 kapal yang terpantau itu mesti dibedakan jenisnya. Bisa saja, kapal-kapal itu bukanlah kapal penangkap ikan ilegal.

Sebab menurut Edhy, perairan Natuna termasuk wilayah yang padat dan termasuk tempat lalu lalang kapal.

"Kalau 1.000 kapal kan kelihatan banyak. Banyak kapal lain yang lewat ya. Itu kapalnya harus dilihat sebagai kapal apa dulu, kapal dagang, transportasi, atau kapal nelayan. Kalau ribuan kapal itukan memang daerah padat, tempat lalu lalang," ucap Edhy.

Sementara itu dia bilang, sudah ada 3 kapal nelayan asing yang menjarah kekayaan laut RI berhasil diamankan. Tiga kapal ini berhasil ditangkap dan diamankan ke pangkalan di Pontianak.

"Kalau kapal nelayannya ada kan sudah kita ambil. Buktinya waktu Vietnam berhasil kita ambil 3. Kita juga minta media mendinginkan suasana karena untuk masalah tindak lanjut akan terus (dilaksanakan) dong," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengatakan hal yang sama dengan Menteri KP Edhy Prabowo.

Dia memastikan penangkapan 3 kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya beberapa waktu lalu.

Namun, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya. (Kompas.com/ Fika Nurul Ulya)

Soal Kemungkinan Perang Melawan China di Perairan Natuna, TNI : Terlalu Dibesar-besarkan!

Soal kemungkinan pecahnya perang melawan China di perairan Natuna, ini jawaban Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono.

Kegeraman yang ditimbulkan karena masuknya kapal penangkap ikan ilegal dari China di perairan Natuna milik Indonesia berbuntut panjang.

Banyak pihak memungkinkan adanya peperangan melawan kapal penjaga pantai (Coast Guard) China yang masih nekat mencari ikan di perairan Natuna.

Masuknya kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai (Coast Guard) China di wilayah perairan Natuna dikecam berbagai pihak.

Apalagi, batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE) Indonesia. 

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.

Namun, ia menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, menyusul masuknya kapal penjaga pantai China itu.

"Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan," kata dia, kepada wartawan di Natuna, Sabtu (4/1/2020) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China akan tetap dipertahankan.

Sambungnya, keberadaan kapal penjaga pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana menjadi keruh, padahal, kata Yudo, pemerintah China sudah mengakui, perairan itu adalah ZEE Indonesia.

"Sekarang, dua tahun kemudian mengingkari dengan mendatangkan Coast Guard'," katanya.

Penjaga Pantai alias Coast Guard, kata dia, adalah produk pemerintah. Jadi semestinya memahami aturan internasional dan kebijakan negaranya.

"Makanya tadi KRI kami suruh pahamkan kepada mereka. Anda adalah kapal pemerintah yang sebenarnya sudah tahu aturan internasional, sudah tahu kebijakan pemerintah anda, kok masih ngotot seperti ini," kata mantan panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL itu.

Ia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah ada perkembangan lanjutan di Natuna.

Kepastian dan eksistensi ZEE Indonesia sudah ditetapkan memalui Undang-undang Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia, yang di antaranya mengatur persyaratan dan perizinan resmi bagi siapa saja pribadi atau badan hukum asing dari pemerintah Indonesia jika dia ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA hayati dan non hayati, potensi ekonomi alami, dan lain-lain. UU ZEE ini diakui secara internasional. (Kompas.com/*)

Sumber : https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/11561541/tni-tegaskan-tak-akan-perang-di-natuna