Berita Nasional
Detik-detik Menegangkan KRI Tjiptadi-381 vs Kapal China, Prabowo Bereaksi, Kirim TNI AL ke Natuna
Detik-detik Menegangkan KRI Tjiptadi-381 vs Kapal China, Prabowo Bereaksi, Kirim TNI AL ke Natuna
Namun istilah yang digunakan China sebagai "relevant waters atau perairan-perairan terkait" untuk merujuk pada perairan di sekitar wilayah yang mereka klaim juga ditolak oleh Indonesia.
"Indonesia juga menolak istilah "relevant waters" yang di klaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982," tegas Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan tertulis.
Reaksi Mahfud MD
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD masih menunggu perkembangan terkait klaim historis Cina atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Mahfud MD mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan nota protes atas masuknya nelayan-nelayan Cina ke Perairan Natuna di Kepulauan Riau tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Penolakan tersebut disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri Cina mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan klaim RRT atau Cina tidak berdasar.
"Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," jelas Kementerian Luar Negeri pada Rabu (1/1/2020).
Laut Indonesia Disusupi Kapal China di Natuna, Menhan Prabowo Bereaksi, Bakal Libatkan TNI AL
Berekasinya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas kejadian masuknya kapal pencari ikan dan Coast Guard dari China ke perairan Indonesia di sekitar Natuna.
Prabowo pun akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL.
”Beliau (Prabowo) akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL terkait hal tersebut,” kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (2/1).
• Prabowo dan Presiden Jokowi Bertemu, Bawa Anak Masing-masing, Menhan: Bisa Dikatakan Mesra ya Pak
• Reaksi Prabowo Subianto Saat Menolak Disebut Sebagai Tamu Besar Jokowi: Anak Buah, Pak
• Bukan Orang Sembarangan Sosok Penasihat Menhan Prabowo, Jenderal Bugis yang Pernah Todong PM Israel
”Sejalan dengan nota protes yang sudah dikirimkan oleh Menlu, dan Pak Prabowo seperti sudah menyampaikan pada pertemuan ADMM di Bangkok, menyatakan bahwa pembicaraan code of conduct (CoC) terkait sengketa Laut Cina Selatan harus dilakukan dan dituntaskan,” kata Dahnil.
Pertemuan ADMM di Bangkok yang dimaksudkan Dahnil adalah Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 18 November 2019.
