Sensus Penduduk Online (SPO): Untuk Siapa dan Untuk Apa?

Selain itu mereka berpacu dengan waktu, karena sensus ataupun survei yang dilakukan BPS selalu ada batas waktunya.

Ini terkait dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelum sensus atau survei dilakukan. Tidak bisa sembarangan.

Lalu bagaimana mengatasi masalah ini?

Bukan berarti kelompok penduduk ini adalah penduduk yang tidak peduli dengan pentingnya data sensus loh. Hanya saja mereka tidak “berjodoh” dengan petugas sensus.

Kelompok penduduk ini juga sudah hampir pasti memiliki literasi teknologi dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga jika mereka mengisi sensus dengan mandiri akan sangat memungkinkan.

Pendataan mandiri atau dikenal dengan istilah “self enumeration” ini memang sudah diterapkan di negara maju, seperti misalnya di Australia.

Negara dengan tingkat kesejahteraan, pendidikan, teknologi, dan “melek” statistik yang cukup tinggi tentu memudahkan sensus mandiri ini.

Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dilaksanakannya SPO di Indonesia pada tahun 2020.

SPO juga memudahkan masyarakat dengan memberikan pilihan cara baru untuk berpartisipasi dalam sensus.

SPO untuk Cita-Cita Full Based Registration 2030

Idealnya, data kependudukan dapat menggambarkan kondisi penduduk terkini secara periodik dan real time.

Ini dapat terwujud jika dilakukan pemutakhiran data registrasi penduduk secara tertib dan mandiri oleh penduduk.

Pemerintah mengharapkan hal ini dapat terwujud pada 2030, dimana data kependudukan secara lengkap tersedia melalui data registrasi bukan lagi dari sensus, atau dikenal dengan istilah Full Based Registration.

Melalui SPO, kita mencoba membangun budaya baru di masyarakat terhadap arti dan pentingnya data yang dimulai dari kepedulian terhadap data pribadinya.

Selain itu, dengan sensus mandiri, masyarakat dilibatkan sebagai subjek dalam proses bisnis pengumpulan data dan menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya teknologi.