Berita Sarolangun

BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal

BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal

BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal 

BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pasca libur tahun baru 2020, BKPSDM Sarolangun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi pelayanan publik.

Awal tahun 2020 ini, BKPSDM sidak dilakukan dan menyasar di kantor pelayanan yang berada di luar wilayah Kecamatan Sarolangun.

"Kecuali Kecamatan Batangasai dan Air Hitam, karena kendala jarak dan kondisi," kata, Waldi Bakri, Kepala BKPSDM Sarolangun, Kamis (2/1/2019).

Dalam sidak itu juga terlihat bahwa masih banyak dan kurangannya kesadaran ASN untuk disiplin melayani masyarakat.

TENGAH Malam Sidak Rumah Pasha Ungu, Nikita Mirzani Melongo Lihat Kondisinya: Ya Allah gede Banget

15 Kecamatan di Bungo Rawan Bencana, BPBD Kesbangpol Bungo Siaga

Ratusan Bus Ditilang di Sarolangun, Rerata dari Sumbar, Aceh, Medan, dan Jawa

Amalan dan Doa yang Dianjurkan Rasulullah SAW Dibaca Umat Muslim di Malam Jumat

"Disiplin terkait pelayanan kepada masyarakat belum maksimal," ujarnya.

Waldi mengaku jika masalah disiplin khusus bagi para ASN yang bertugas di bidang pelayanan seperti di kecamatan masih belum menyentuh masyarakat di pelosok pedesaan.

Ia bingung, apakah mereka atau para ASN itu menilai dari sisi kesejahteraan, fasilitas atau bagaiamana.

Selanjutnya jika pihaknya belum bisa melakukan tindakan terlalu jauh, karena masih mengacu dalam (PP) 53 tentang disipin pegawai sudah jelas.

Sidak yang dilakukan BKPSDM Sarolangun, pasca libur
Sidak yang dilakukan BKPSDM Sarolangun, pasca libur (Tribunjambi/Wahyu Herliyanto)

"PP 53 itu umurnya sudah 19 tahun, jadi dak ada istilah pejabat atau ASN tidak tahu aturan itu," katanya.

Jika ASN sampai dalam tahap pemberhentian, membutuhkan waktu teguran secara berjenjang.

Menurutnya, jika para pimpinan SKPD rerata masih minimnya pemahaman tentang aturan PP 53 dan memberikan imbauan langsung kepada bawahannya.

"Mereka khusunya para pimpinan pejabat harus menguasai PP 53, sehingga peningkatan disiplin tidak terjadi penurunan," ujarnya.

BKPSDM Sarolangun Sidak Pelayanan Publik, Hasilnya Disiplin Pelayanan ke Warga Belum Maksimal (Wahyu Herliyanto/Tribunjambi.com)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved