Standar Pelayanan Publik

BREAKING NEWS: Hasil Survey, Pelayanan 4 Kabupaten/Kota di Jambi Ini Masuk Zona Kuning

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jambi mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar minimal pelayanan publik

BREAKING NEWS: Hasil Survey, Pelayanan 4 Kabupaten/Kota di Jambi Ini Masuk Zona Kuning
tribunjambi/zulkifli azis
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jambi mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar minimal pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota tahun 2019, Selasa (10/12/2019). Kepala Ombudsman Jambi, Jafar Ahmad. 

BREAKING NEWS: Rendah Pelayanan Publik, Empat Daerah di Jambi Masuk Zona Kuning

Ombudsman Perwakilan Jambi Rilis Hasil Survey Kepatuhan Standar Pelayanan Minimal 2019, Empat Daerah Masih Masuk Zona Kuning

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jambi mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar minimal pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota tahun 2019, Selasa (10/12/2019).

Survei ini dilakukan pada dinas di instansi pemerintah, utamanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hasilnya masih ada empat pemerintah kabupaten yang nilai standar pelayanan minimalnya berada pada zona kuning.

11 Kali Kabakaran di Bungo Selama November 2019, Didominasi Kelalaian

Untuk klasifikasi zona, angka 0 hingga 50 digolongkan kepada zona merah (paling parah). Kemudian angka 51 hingga 80 masuk ke zona kuning, dan angka 81 hingga 100 masuk zona hijau.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jambi mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar minimal pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota tahun 2019, Selasa (10/12/2019).
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jambi mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar minimal pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota tahun 2019, Selasa (10/12/2019). (tribunjambi/zulkifli azis)

Kabupaten dengan hasil terendah hasil adalah Kabupaten Sarolangun dengan angka 54,32 persen, kemudian Kota Sungai Penuh 69,91 persen lalu Kabupaten Merangin 79,66 persen dan Kabupaten Kerinci 80,13 persen.

Kepala Ombudsmen Perwakilan Jambi Jafar Ahmad dalam paparannya menyampaikan, indikatornya memang tidak semua kantor (dinas) yang disurvei, hanya fokus di Dinas PTSP karena disini seluruh perizinan dilakukan.

FOTO-FOTO Pantai Cemara Diserbu Puluhan Ribu Burung Migran, Tanjabtim Jadi Persinggahan

"Tetapi kita menemukan daerah yang belum semua perizinan ke PTSP. Itu wajar tetapi ada yang seolah sudah ke PTSP tapi sebenarnya belum. Itu yang salah," sampainya.

Masih rendahnya kepatuhan di beberapa Pemda, Jafar menyebut bukan kewenangan pihaknya melakukan pembenahan, melainkan kembali ke Pemda itu sendiri.

Peristiwa Masjid Terbakar di Kota Jambi, Indra Dibawa Ke RSJ

"Seperti di Sarolangun kabarnya dinas yang rendah, Kepala Dinasnya sudah diganti, karena untuk Sarolangun penilaian dari tahun 2018 ke 2019 malah menurun kepatuhannya," katanya.

Sementara untuk di daerah lain seperti Provinsi Jambi mendapat penilaian 95,15 persen. Artinya masuk ke dalam kategori zona hijau.

"Indikatornya seperti pengurusan mutasi pindah sekolah di Dinas Pendidikan dan Perizinan pelaksanaan kabel serat optik di PTSP Provinsi Jambi," terangnya.

VIDEO: 15 Orang Terkaya Indonesia, Hartono Bersaudara

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.

Penulis: Zulkifli
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved