Breaking News:

Di AD/ART Inginkan Negara Khilafah, Mendagri Tito Karnavian & Mahfud MD Tak Perpanjang Izin FPI

"Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja," kata dia.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa Front Pembela Islam (FPI) 

Di AD/ART Inginkan Negara Khalifah, Mendagri Tito Karnavian & Menkopolhukam Mahfud MD Tak Perpanjang Izin FPI

TRIBUNJAMBI, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menyatakan tidak akan memperpanjang izin FPI.

Sikap tegas ditunjukkan pemerintah NKRI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut belum bisa menerbitkan izin perpanjangan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI).

Senada dengan Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut perpanjangan izin terganjal AD/ART FPI.

"Sudah diumumkan kan (menurut Informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Mahfud kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja," kata dia.

Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Mahfud meminta publik menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

JAWABAN Mengejutkan Erick Thohir Soal Kepastian Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan Jadi Bos BUMN

Lucinta Luna Ngaku ke Hotman Paris Bagian Tubuh yang Dipermak: Buatan Juga Bisa Bikin Enak

Hal ini disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

Rizieq Shihab dan Mahfud MD
Rizieq Shihab dan Mahfud MD (Kolase)

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan).

Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama. (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Editor: Suci Rahayu PK
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved