Polemik Surat Rizieq Shihab Dicekal, Fadli Zon: "Pemerintah Gagal Melindungi Warganya"
Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah perlu melakukan investigasi karena telah gagal melindungi warga negaranya.
lihat foto
Polemik Surat Rizieq Shihab Dicekal, Fadli Zon: "Pemerintah Gagal Melindungi Warganya"
TRIBUNJAMBI.COM-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Anggota DPR RI, Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah perlu melakukan investigasi karena telah gagal melindungi warga negaranya.
Ini terkait polemik Rizieq Shihab yang tak kunjung bisa pulang ke Indonesia.
"Saya kira ini adalah kegagalan pemerintah di dalam melindungi warga negaranya. Masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan," kata Fadli dilansirkanal YouTube KompasTV, Selasa (26/11/2019).
Hal itu berdasarkan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab yang tidak kunjung pulang ke Indonesia.
• Manfaat Luar Biasa Buah Alpukat untuk Kesehatan, Kandungan Vitamin dan Mineral untuk Jantung?
Anggota DPR RI ini mempertanyakan diplomasi pemerintah untuk melindungi Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Hingga kini Rizieq masih belum bisa keluar dari wilayah Arab Saudi.
Fadli Zon menyebut ada beberapa persoalan yang menghambat kepulangan Rizieq ke tanah air.
Menurutnya, sampai saat ini persoalan Rizieq tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah.
Hal seperti inilah yang seharusnya diklarifikasi dan dicari tahu penyebabnya.
"Ini yang harus diklarifikasi, ada semacam invisible hand, instruksi-instruksi dari sini yang saya kira perlu dicari tahu siapa sebetulnya di balik kasus ini," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah menerima salinan surat yang ditunjukkan Rizieq.
Ia menjelaskan tentang surat yang diperlihatkan tokoh Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.
• RM Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara, Sebar Foto dan Video Porno Mahasiswi Jambi
Surat tersebut bukan surat pencekalan, tapi penolakan agar Rizieq tidak keluar dari Arab Saudi dengan alasan keamanan, dilansir kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).
"Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan gitu aja," ujar Mahfud.
