Said Didu Tunggu Ahok BTP Berantas Mafia Migas di Tubuh Pertamina

Said Didu Tunggu Ahok Berantas Mafia Migas di Tubuh Pertamina

TRIBUNJAMBI.COM-Pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN, Erick Thohir masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Satu di antara yang ikut berkomentar terkait pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina adalah Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Said Didu.

Said Didu mengutarakan tanggapannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

• BUKAN Hoax Begini Kejadian Sebenarnya Pengeroyokan Suporter Malaysia, Diduga Sweeping Terorganisasi

Ia menyinggung soal kecocokan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina dengan karakter dan gaya kepemimpinan Ahok.

Lebih lanjut, Said Didu mengungkapkan ada empat hal yang menjadi indikator cocok atau tidak cocoknya Ahok menjadi Komisaris Utama di Pertamina.

"Pertama, apakah penugasan oleh pemerintah kepada Ahok sesuai dengan kompetensi dan karakter dia," terang Said Didu.

"Kedua, apakah Ahok bisa merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat bekerja di atas kaidah-kaidah good governance dan good corporate governance."

• BUKAN Hoax Begini Kejadian Sebenarnya Pengeroyokan Suporter Malaysia, Diduga Sweeping Terorganisasi

"Yang ketiga, apakah tim yang bersama Ahok, dewan komisaris dan dewan direksi bisa bersinergi baik dengan Ahok."

"Yang keempat, apakah kepercayaan mitra-mitra Pertamina akan menjadi membaik setelah Ahok masuk ke dalam," jelas Said Didu.

Said Didu menyatakan Ahok adalah sosok yang kontroversional.

Iapun menilai, soal cocok atau tidak cocok Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina bergantung pada penugasan yang diberikan pemerintah kepada Ahok.

Lebih lanjut, Said Didu berharap Ahok akan diberikan tugas yang memang selama ini menjadi kendala dari perkembangan Pertamina.

"Kendala perkembangan Pertamina selama ini, mohon maaf banyak sekali mafia-mafia singgah di Pertamina termasuk mafia-mafia proyek sehingga perkembangan Pertamina menjadi terhambat," jelas Said Didu.

Selain kendala tersebut, Said Didu juga menyebut kendala lain yakni penugasan pemerintah kepada Pertamina yang tidak sesuai dengan UU BUMN.