Taktik Jokowi Restui Ahok Jadi Komisaris Utama BUMN, PKS Malah Nyindir Ada Anak Bangsa Lebih Baik
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos Pertamina
lihat foto
Taktik Jokowi Restui Ahok Jadi Komisaris Utama BUMN, PKS Malah Nyindir Ada Anak Bangsa Lebih Baik
TRIBUNJAMBI.COM - Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir kini masih menjadi polemik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos BUMN Pertamina,
Terpilihnya Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina menuai Pro dan Kontra.
Tak sedikit sejumlah pihak menentang keras Ahok menjadi bos Pertamina tersebut.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang notabene-nya adalah seorang eksekutor lebih cocok menjadi Direktur Utama.
Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.
"Meskipun komut, para mafia harus hati-hati, karena penunjukan Ahok adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).
• Akibat Ulah Prabowo Subianto, Rocky Gerung Sampai Stress?, Saya Masuk Kabinet di Bawah Said Didu
• WARNING Untuk Mafia di Pertamina, Ahok Itu Berani Menelanjangi Dirut Berkinerja Buruk ke Publik
• PENDAFTARAN CPNS Ditutup Besok, 10 Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar Yakin Gak Tertarik?
• EMPAT Zodiak yang Punya Karakter Pesimistis Alias Kalah Dengan Diri Sendiri, Kamu Termasuk?
Menurut dia, posisi komut bagi Ahok penting untuk mencegah intervensi non-korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina.
Sebab Komut lah yang akan mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama.
Oleh karena itu, para direktur juga disarankan untuk bekerja dengan baik, mengingat Ahok berani mengeksekusi. "Direktur-Direktur Pertamina juga harus bekerja dengan baik, karena Ahok itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya.
Di sisi lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena Jokowi belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri, dan beberapa kilang lainnya untuk mengurangi impor.
"Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy.
Direktur-direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karena produksi minyak dan gas turun.
Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina.
"Untuk itulah, Ahok yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya.
PKS Sebut Ahok Bukan Sosok Tepat
PKS menilai, sosok Ahok dinilai memiliki rekam jejak yang buruk di tengah masyarakat.
"Erick Tohir mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena sosok beliau yang kontroversial, baik dari kepribadiannya, jejak kasus hukumnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2019).
PKS, kata dia, menyesalkan penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama salah satu perusahaan BUMN.
Apalagi, saat ini ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus yang menimpa Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Catatan tentang temuan BPK di beberapa kasus ketika beliau menjabat di DKI Jakarta, bahkan dari sisi profesionalitas, kecakapan manajerial, serta penguasaannya yang minim di bidang migas," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, penunjukkan Ahok juga dinilai tidak tepat lantaran masih banyak anak bangsa lainnya yang memiliki track record mumpuni dibandingkan Ahok.
"Seolah Indonesia tidak memiliki anak bangsa yang lebih cakap, bersih, dan mumpuni dibanding Ahok. Sehingga terkesan langkah tersebut hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, bahkan disinyalir ada kepentingan politik. Apalagi beliau saat ini merupakan kader parpol, sehingga terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menjabat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Kabar tersebut dikatakan pada awak media saat Erick Thorir berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/19).
"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick.
Hal tersebut telah menjadi keputusan final yang dikatakan oleh Erick Thorir sebagai pemilihan BTP untuk duduki kursi petinggi Pertamina.
Tak hanya sendirian duduk di kursi petinggi Pertamina, sosok yang dikenal publik dengan sapaan Ahok tersebut akan didampingi oleh Budi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.
Budi Sadikin sendiri sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.
Tanggapan PA 212
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Jumat (22/11/2019).
Menanggapi jabatan baru Ahok, Ketua Panitia Reuni Akbar Persatuan Alumni (PA) 212 Awit Masyhuri mengaku tidak masalah.
Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Awit berharap Ahok tidak menyinggung persoalan agama lagi dalam menjalankan tugas barunya"Tidak masalah, yangpenting jangan singgung agama lagi," harap Awit, Sabtu (23/11/2019).
Awit juga memilih untuk tidak mempermasalahkan kasus dugaan penistaan agama yang sempat menjerat Ahok.
Awit meyakini kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok tak ada sangkut pautnya dengan jabatan baru di Pertamina.
Ia menegaskan PA 212 tak ada urusan dengan jabatan Ahok tersebut.
"Iya. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami tidak ada urusan ke sana," tegas Awit
Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com
