NYINYIRAN Pedas PKS Untuk Staf Khusus Presiden Jokowi Periode 2019-2024, Jangan Sekedar Gimik!

Sesuai dengan Perhatian Jokowi

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia itu mengatakan, komposisi staf yang banyak diisi kaum milenial itu sesuai dengan apa yang menjadi perhatian Jokowi.

"Nah, perkembangan digital itu menjadi perhatian jokowi. Latar belakang dari orang-orang itu, selain mereka anak muda, mereka juga lulusan dari universitas-universitas top dunia," paparnya.

"Sementara kan kalau kita melihat kementeriannya kan relatif orang-orang karier yang mungkin visinya itu masih di dunia lama," sambungnya.

Transformasi itu yang menurut Dodi ingin digagas dan diwujudkan Jokowi.

Karenanya, kehadiran milenial di tubuh staf khusus bisa menjadi amunisi dan sumber daya bagi Jokowi untuk berpikir lebih tepat dan dinamis guna menghadapi era digital.

Kaderisasi Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto mengatakan, penunjukan kaum milenial tersebut bisa dimaknai sebagai upaya Jokowi untuk memberikan legacy kaderisasi kepemimpinan bangsa.

Menurutnya, hal tersebut tidak banyak dilakukan di masa-masa sebelumnya, bahkan mungkin belum pernah terjadi.

"Ini menjadi menarik karena pada saat yang sama kita melihat partai politik tidak melakukan kaderisasi dengan baik. Itu terlihat dari minimnya anak muda di parlemen," kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (22/11/2019).

Wijayanto mengatakan jika keterwakilan anak muda di parlemen saat ini hanya 72 anak muda atau sekitar 12,5 persen.

Ia menanggapi bahwa anak muda yang ditunjuk Jokowi itu bukan anak muda biasa, tetapi memiliki prestasi di dunia masing-masing.

Meski demikian, penunjukan tujuh staf khusus milenial ini bukan berarti tidak memiliki sisi negatif.

Menurut Wijayanto, lingkaran istana dan kabinet Jokowi saat ini relatif besar.

Kehadiran milenial tersebut justru semakin mempergemuk pemerintah yang terdiri dari 34 menteri, 12 wakil menteri, dan 13 staf khusus.

"Sekarang kita melihat ada staf khusus, kita bisa bertanya apakah mereka benar-benar efektif atau hanya sebagai ornamen politik," ujar Wijayanto.