Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, Tarif Listrik Diperkirakan Naik Rp 29.000 per Bulan

Saat itu, pemerintah mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada 2020.

Pemerintah diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan) Suahasil Nazara dan jajaran Dirjen Kementerian ESDM, salah satunya Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

Usul pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA datang langsung dari Kementerian ESDM.

Alasannya karena 24,4 juta pelanggan tersebut merupakan rumah tangga mampu (RTM).

"Apabila R1 900 VA-RTM dilepas subsidinya maka subsidi listrik menjadi Rp 54,79 triliun," ujar Rida saat memberikan pemaparan.

• Asmara Ryu Jun Yeol Kini Mulai Jarang Disorot Media, Reaksi Hyeri Girls Day: Kami Masih Pacaran!

• 4 Shio yang Kurang Beruntung di Tahun Tikus Logam 2020 - Shio Kelinci Harus Belajar Merelakan

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Tahun 2020

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang naik 100 persen.

Dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com dari BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Rabu (30/10/2019), tertulis bahwa penyesuaian iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) tingkat pusat yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, TNI, anggota Polri, mulai berlaku 1 Oktober 2019.

Sementara untuk peserta PPU tingkat daerah yang merupakan kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, kepala desa, perangkat desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.