Pemprov Jambi Ingatkan 3 Hal Terlarang Saat Pilkada Serentak 2020, ASN Bisa Kena Sanksi

Pemerintah Provinsi Jambi mengingatkan tiga hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2020 mendatang.

Pemprov Jambi Ingatkan 3 Hal Terlarang Saat Pilkada Serentak  2020, ASN Bisa Kena Sanksi
Tribunjambi/dunan
Sudirman, asisten III Pemprov Jambi yang mewakili Gubernur Jambi menyampaikan tiga hal saat launching Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi. 

Pemprov Jambi Ingatkan 3 Hal Terlarang Saat Pilkada Serentak  2020, ASN Bisa Kena Sanksi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mengingatkan tiga hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2020 mendatang.

Sudirman, asisten III Pemprov Jambi yang mewakili Gubernur Jambi menyampaikan tiga hal saat launching Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi. Tiga hal tersebut merupakan hal yang dilarang dilakukan.

"Perlu saya ingatkan tiga hal, hindari money politics, jangan memproduksi dan menyebarkan hoax, dan jaga netralitas bagi ASN," tegas Sudirman, Minggu (17/11/2019).

Launching Pilkada serentak 2020 ini sendiri dilaksanakan di lapangan Kantor Gubernur Jambi.

"Kepada kita semua, kita harus sama-sama menghindari politik uang untuk mendidik pemilih cerdas," ujar Sudirman.

Baru Dibeli, Mobil Alphard Hilang di Parkiran RSUD Raden Mattaher Jambi, Dirut Rumah Sakit Bingung

Lelang Tiga Jabatan Eselon II Tunggu Persetujuan Gubernur Jambi

Dampak Pembukaan CPNS, Pembuat e-KTP di Tebo Membludak

Sudirman juga mengingatkan dampak buruk hoax. Sebab, dengan hoax bakal calon pemimpin yang berkualitas juga akan hancur. Padahal untuk Jambi sendiri sangat mengharapkan pemimpin yang berkualitas.

Lalu, Sudirman juga mengatakan bahwa pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 lalu pihaknya telah memberikan sanksi kepada PNS yang tidak netral. Maka dari itu, pihaknya meminta agar tidak ada PNS yang bertindak masuk dalam politik praktis atau berlaku sebagai tim sukses.

"PNS agar bisa menjaga netralitas pada Pilkada serentak. Dan Kami terbuka menerima informasi bila ada PNS yang terindikasi atau tidak netral," ucap Sudirman.

Dan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, pada tanggal 23 September 2020 mendatang, seluruh pegawai akan diliburkan agar bisa menggunakan hak pilihnya.

"Kami berharap agar kita saling menjaga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar damai dan menghasilkan pemimpin amanah. Jambi maju dan berkembang lagi dimasa datang,"katanya. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved