Bukan Dewan Pengawas KPK? Ahok Bakal Dapat Posisi Penting di BUMN, Dekat dengan Erick Thohir
Dukungan terhadap Ahok yang menjadi rival Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta lalu, untuk menjadi Dewan Pengawas KPK pun menguat di publik.
lihat foto
Dilansir dari Tribun Manado, ternyata nama-nama seperti Basuki Tjahaja Purnama atau BTP alias Ahok dan Antasari Azhar masih berpeluang masuk sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.
• Misteri Suami Via Vallen Terungkap, Ternyata Ini Alasan Ratu Dangdur Koplo Jarang Keluar
Pasalnya, para kandidat Dewan Pengawas KPK masih digodok tim Presiden.
Wapres Maruf Amin mengaku tak mengetahui nama-nama dewan pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang sedang digodok Presiden Jokowi dan tim internal.
Namun menurut Maruf Amin, keputusan nama-nama tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi.
"Belum tahu saya (nama-namanya), masih digodok tim Presiden.
Saya kira Presiden Jokowi yang menentukan, itu kewenangan Presiden.
Sekarang sedang digodok," kata dia di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).
Saat disinggung nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan eks Ketua KPK Antasari Azhar, ia tak mau berkomentar banyak.
"Rumornya ada (nama-nama itu) tapi belum tahu ya.
Presiden sedang menyeleksi," ucap Maruf Amin.
Sebelumnya disampaikan, juru bicara presiden Fadjroel Rachman memastikan proses seleksi calon Dewan Pengawas KPK berjalan transparan.
"Sudah ada orang yang dimintai nasihat. Ada yang menyampaikan melalui Setneg, juga langsung ke Presiden Jokowi," ujar Fadjroel, Kamis (7/11/2019) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
• LINK LIVE STREAMING INDOSIAR Liga 1 2019, Persebaya Vs PSM, Tonton Pakai Hp!
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memimpin langsung tim internal yang bertugas menggodok nama-nama calon anggota Dewan Pengawas KPK.
Presiden Jokowi mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok calon dewan pengawas KPK. Dia mengatakan, pelantikan dewan pengawas KPK akan dilaksanakan pada Desember 2019.
Pembentukan Dewas KPK tercantum dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi.
