Berita Sarolangun

Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020

Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020

Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020 

Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Ratusan pejabat atau penyelenggara negara di Kabupaten Sarolangun, masuk dalam daftar wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019 ini.

Kabid Informasi Pembinaan dan Kesejahteraan (IPK), BKPSDM Sarolangun, Erri Harri Wibawa mengatakan, para penyelenggara tersebut wajib melaporkan LHKPN ini hingga pada 31 Meret 2020 mendatang.

LHKPN ini merupakan kewajiban dari seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Perbup nomor 35 tahun 2017.

Ternyata Segini Gaji yang Diperoleh Kapolri Baru,Cek Harta dan Kekayaan Idham Azis di LHKPN

KPK Ungkap Belum Ada Satupun Menteri Kabinet Baru Jokowi Yang Serahkan Laporan LHKPN

Semua Urusan Lancar Karena Sholat Duha, Penjelasan Ustaz Abdul Somad Waktu & Tata Cara Sholat Duha

Sungai Simpang Kiri Alami Pendangkalan, Tahun 2020 Pemda Tanjabtim Prioritaskan Pengerukan

“Intinya LHKPN merupakan bentuk kepatuhan dari seorang pejabat negara atau penyelenggara baik itu pihak eksekutif ataupun legislatif. Dalam hal ini pejabat dilingkungan Pemkab Sarolangun dan para unsur pimpinan dan anggota DPRD Sarolangun,” katanya.

Tercatat ada 651 orang penyelenggara negara termasuk bupati, wakil bupati, pejabat eselon II sebanyak 31 orang, pejabat eselon III sebanyak 141 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 446 orang.

Fungsional auditor sebanyak 25 orang serta wajib LHKPN bagi 35 orang anggota DPRD Sarolangun.

Menurutnya, para penyelenggara negara tersebut jika tidak melaporkan LHKPN hingga akhir Maret 2020 mendatang, maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

“Untuk PNS dalam hal pelaporan lhkpn ini erat kaitannya untuk hak dia mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) . Sebagaimana diatur dalam perbup nomor 12 tahun 2019 tentang TPP, bagi seluruh PNS paling lambat 31 maret mendatang kalau tidak melaporkan, TPP akan tidak dibayarkan, selama dia belum melengkapi itu,” bebernya.

“Jadi, dalam Undang-undang sebagai salah satu syarat untuk menduduki DPRD ini tahapan pemilu legislatif kemarin itu menjadi syarat mereka. Jadi, secara otomatis jika tidak melaporkan LHKPN ini bisa diberhentikan jabatan dari anggota DPRD. Sebelum melaporkan LHKPN, tinggal sekarang mereka melakukan penambahan atau mengupdate bila ada penambahan harta kekayaan,” jelas dia menambahkan.

Kemudian terkait dengan proses pengisian LHKPN ini dapat dilakukan secara bertahap yang bisa dimulai pada Januari hingga bulan Februari 2020 mendatang.

Karena untuk menghindari kepadatan data-data terkait jaringan internet yang bisa menghambat pelaporan LHKPN PNS yang bersangkutan.

Yang dilaporkan ini berupa harta yang bergerak dan tidak bergerak dilaporkan secara keseluruhan. Tentunya ada bukti-bukti secara otentik kepemilikannya secara tertulis.

“Pelaporan ini secara online dalam aplikasi e-Lhkpn (punya KPK) yang terkoneksi langsung dengan pusat informasi yang ada di KPK. Jadi mereka bisa memantau langsung terkait laporan LHKPN para pejabat penyelenggara,” katanya.

Laporkan LHKPN, Pejabat dan Anggota DPRD Sarolangun Diberi Waktu Hingga 31 Maret 2020 (Wahyu Herliyanto/Tribunjambi.com)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved