Begini Reaksi Hanura dan Alasan Tak Dapat Jatah Menteri di Kabinet Jilid II Jokowi-Maruf Amin!

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Hanura merupakan satu diantara pendukung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 lalu.

Namun di Kabinet Jilid II Jokowi-Maruf Amin tak ada posisi menteri bagi Hanura.

Meskipun tak ada posisi menteri bagi Hanura tetap loyal dukung pemerintahan Jokowi-Maruf.

• Luna Maya Ungkap Soal Peluang Kembali Bangun Hubungan Asmara Dengan Ariel Noah!

Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani menegaskan partainya akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi - Maruf Amin meski tidak masuk ke dalam kabinet.

"Ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap Tawa'dhu dan Istiqomah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin," ujar Benny dalam siaran persnya, Minggu, (27/10/2019).

Dukungan Hanura kepada pasangan Jokowi - Maruf Amin, menurut Benny didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik Ideologis.

Keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara dan bangsa, cita-cita proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia.

• Donald Trum Ungkap Detik-detik Pasukan Khusus AS Lumpuhkan Pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi

"Pak Jokowi, 5 tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Ditambah KH Ma'ruf Amin dalam pandangan kami adalah tokoh dan ulama besar Indonesia," katanya.

Sehingga bagi Partai Hanura menurutnya, tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri.

"Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan menteri atau wakil menteri, secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden," pungkasnya.

• SEDANG BERLANGSUNG LIVE Streaming Final French Open 2019, Marcus/Kevin Vs Wakil India

Kata Jubir Istana

Partai Hanura  yang merupakan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019, belum mendapatkan kursi di Kabinet Indonesia Maju. 

Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan penentuan pun tidak ada campur tangan dari pihak luar. 

 "Pak Jokowi dengan hak beliau, (bilang) cukup, cukup. Saya pikir sudah cukup," ucap Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

• TERKUAK Rahasia Kebal Peluru Geng Narkoba, Ternyata dari Ritual Setan dengan Tumbal Mengerikan

"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," papar Fadjroel. 

Sebelumnya, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah angkat bicara mengenai Kabinet Indonesia Maju yang disusun Jokowi-Ma'ruf  dalam beberapa hari terakhir ini.