DEMI Ambisi dan 2024, Alasan Utama Bergabungnya Prabowo ke Koalisi Jokowi Hingga Tak Peduli Cibiran
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto, mengaku diminta menjadi menteri dalam kabinet baru
lihat foto
Dengan demikian, nama Gerindra tidak akan tenggelam dan kehilangan dukungan pada pemilu selanjutnya.
“Karena kalau kita bicara survival-nya partai politik, maka untuk next election di 2024 mereka harus memperhitungkan resource, sumber daya,” ujar dia.
“Sumber daya itu bukan cuma soal uang ya, sumber daya itu bukan soal orang. Tapi ini juga soal popularitas, elektabilitas dari partai tersebut untuk dilirik,” tambah Aditya.
Dengan menjadi bagian dari pemerintah, Gerindra memiliki panggung untuk menampilkan diri dan program-programnya.
“Makanya kemudian Gerindra dia mengincar 2 (jatah menteri), kan?” sebut Aditya.
Ambisi Prabowo
Alasan kedua, menurut Aditya, menunjukkan ambisi Prabowo Subianto untuk membereskan permasalah pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia.
“Pak Parabowo sendiri nampaknya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kalau misalkan menjadi bagian dari pemerintahan dia akan doing something yang diinginkan di bidang pertahanan. Kelihatannya dia sudah gregetan banget sama masalah pertahanan keamanan yang enggak bisa diselesaikan di beberapa pemerintahan,” papar Aditya.
Menurut Aditya, keinginan itu bisa terlihat dari pernyataan-pernyataan yang kerap disampaikan oleh Prabowo.
• Tak Terima Dituntut 10 Bulan Penjara Oleh JPU, Jefri Nichol Siapkan Pledoi
• Mantan Pegawai Bandung Makuta Dukung Medina Zein, Merasa Terzalimi Bisnis yang Dipiloti Irwansyah
Sementara itu, dari sisi barisan koalisi pemerintah, Aditya menilai, masuknya Gerindra dalam gerbong koalisi dapat dilihat sebagai langkah mengamankan rencana amandemen UUD 1945 oleh MPR.
“Tapi bisa juga, setiap orang berpendapat bahwa ada dugaan untuk mengamankan amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan MPR dalam waktu dekat,” kata Aditya.
Sebelumnya, MPR berencana akan memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan meniadakan pemilihan langsung, digantikan dengan pemilihan secara tidak langsung.
Jika Gerindra ada di luar pemerintahan, maka akan memperkuat kubu oposisi yang dianggap bisa menghambat upaya pemerintah dan DPR melakukan amandemen.
“Jadi kalau ini Gerindra sebagai tokoh sentral di oposisi atau yang bukan bagian pemerintahan masuk, itu (amandemen) akan jadi mudah,” kata Aditya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nyatakan Siap Membantu, Mengapa Prabowo Mau Jadi Menteri Jokowi?"
Penulis : Luthfia Ayu Azanella
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
