Masih Ada Kepala Daerah yang Terjaring OTT, Mendagri: Yang Salah Bukan Pemerintahannya Tapi Oknumnya

TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo tak habis pikir lantaran masih saja ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi terjaringnya Bupati Indramayu Supendi dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu yang saya sedih dan cukup prihatin. Ya selalu saya mengatakan ini yang terakhir, yang terakhir, tapi kok ya terus," ujar Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

• Kabut Asap Jambi Makin Pekat BERBAHAYA Hingga Minim Peralatan Bikin Kesulitan Padamkan Karhutla

• Dapat Julukan Gubernur Rasa Presiden, Tanggapan Anies Baswedan

Tjahjo mengatakan Kemendagri bersama KPK telah berkali-kali mensosialisasikan area rawan korupsi kepada seluruh gubernur, wali kota, dan kabupaten.

Karenanya ia heran masih saja ada kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi.

Tjahjo tambah heran lantaran kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK modusnya sama yakni permainan anggaran dalam pembiayaan proyek atau menerima suap agar rekanan mereka di pihak swasta bisa mendapat proyek.

• Wawako Minta Sekolah-sekolah di Jambi Siapkan Recovery Room, Pagi Ini Kabut Asap Status Berbahaya

Tjahjo menambahkan, dalam hal ini, partai dan pemerintah pusat tak lagi bisa disalahkan sebab korupsi yang dilakukan di kepala daerah murni kesalahan oknum.

Tjahjo mengatakan partai juga sudah berupaya mencegah kadernya yang menjabat kepala daerah untuk korupsi.

"Yang salah juga bukan pemerintahannya. Oknumnya, pelakunya. Mudah-mudahan semua mengikuti media, membaca berita jadi saling hati-hati. Saling mengingatkan di antara kita. Saya sama Pak Dirjen juga saling mengingatkan. Terus. Hati-hati. Jangan ada monopoli," ujar Tjahjo.

• Kini Jualan Pempek dan Jadi Penata Rias Jenazah, 2 Artis Cantik Ini Ternyata Dulu Terkenal dan Kaya

"Saya hanya bisa ya mari sama-sama mengingatkan, termasuk diri saya untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi. Sama kasusnya, hampir sama. Urusan-urusan proyek, monopoli proyek, fee proyek, perencanaan anggaran, kami sedih, kami prihatin," lanjut dia.

KPK menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menjerat 3 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono, dan pihak swasta bernama Carsa AS.

• Cuitan Tahun 2014 Kini Jadi Kenyataan Soal Demo SMK di KPK, Wanda Hamidah Dijuluki Peramal Ulung

Supendi, Omarsyah, dan Wempy Diduga sebagai penerima suap.

Sementara Carsa diduga sebagai pemberi suap.