Kepala OPD hingga Camat di Kota Jambi Dituntut Buat SAKIP Terbaik, Ini yang Dilakukan Fasha
Pemkot Jambi menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilats Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penulis: Rohmayana | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
Kepala OPD hingga Camat di Kota Jambi Dituntut Buat SAKIP Terbaik, Ini yang Dilakukan Fasha
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien, Pemkot Jambi menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilats Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Bimtek SAKIP Senin (14/10) di lakukan di Aula Bappeda Kota Jambi.
Medy Mahendra salah satu ASN lingkungan Pemkot Bandung diundang untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada ASN di lingkungan Pemkot Jambi. Setidaknya, hampir seluruh kepala OPD Pemkot Jambi hadir untuk mengikutinya. Termasuk, asisten, staf ahli, kabag, maupun kasubag, dan para camat.
Dalam arahannya, Medy menyebutkan, saat ini semua walikota, gubernur, kementerian dan lainnya sedang menggandrungi akuntabilitas kerja. Tentu tidak semua pemkot maupun pemkab mendapatkan bimbingan akan hal tersebut.
“Hanya memang yang menjadi kendala dengan revolusi industri berbasis aplikasi, egosentris masih menjadi persoalan. Mereka tidak mau berbagi dengan OPD lainnya, sehingga tidak bisa terintegrasikan,” bebernya.
• Fadhil Arief Cetak Hattrick di Turnamen Futsal HUT Muarojambi, Lihat Siapa Lawannya
• Ditinggal Jenguk Keluarga Sakit, Rumah Sahrudin di Senyerang Ludes Terbakar
• Tiga Politisi Berebut Dukungan DPD PKS di Pilkada Tanjab Barat 2020
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha menyebutkan, Bimtek SAKIP ini juga penting untuk meningkatkan pemahaman OPD mengenai akuntabilitas kinerja sesuai peraturan Menpan-RB.
“Bimtek SAKIP ini sangat penting bagi aparatur Pemkot Jambi. Karena itu, saya harap ikuti Bimtek ini secara serius guna meningkatkan pemahaman OPD tentang akuntabilitas kerja,” sebut Fasha dalam sambutannya.
Bahkan, Fasha juga menegaskan agar semua OPD di lingkungan Pemkot Jambi dapat paham terkait Resntra, Indikator Kerja Utama (IKU) sebagaimana kaitannya adalah dengan RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2019-2023 mendatang.
“Sehingga jangan sampai usulan-usalan RKA untuk APBD tahun mendatang bersifat copy paste. Tapi bagaimana usulan ini menjawab RKA dan menjawab RPJMD dari tahun ke tahun. Misal, tahun depan kami (Pemkot,red) RPJMD terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tiap OPD harus sama dan saling berkaitan RKA nya. Jadi semua kepala OPD harus melihat IKU dan resntra nya. Jangan tiap tahun itu-itu saja yang diusulkan,” jelas Fasha.
Pasalnya, menurut Fasha, penataan SAKOP akan menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien apabila keterkaitan antara sasaran dengan program atau kegiatan yang dibangun dan dikembangkan pada berbagai perangkat daerah.
“Ini juga guna terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif, sehingga berbagai permasalahan yang disampaikan dapat diminimalisir dan dicegah,” pungkas Fasha. (Rohmayana)
