PT LAB Tak Mau Banyar Pajak, BPPRD Minta Bantu Kejari Jambi untuk Negosisasi

BPPRD Kabupaten Muarojambi mengakui pihak PT. LAB selaku pihak pengelola parkir Unja belum membayarkan pajak.

PT LAB Tak Mau Banyar Pajak, BPPRD Minta Bantu Kejari Jambi untuk Negosisasi
Tribunjambi/Samsul Bahri
Aktivitas parkiran di Universitas Jambi yang dikelola PT LAB dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan. 

PT LAB Tak Mau Banyar Pajak, BPPRD Minta Bantu Kejari Jambi untuk Negosisasi

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muarojambi mengakui pihak PT. LAB selaku pihak pengelola parkir Unja belum membayarkan pajak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pajak II BPPRD Kabupaten Muarojambi, Zuhri.

la menyebutkan bahwa sebelumnya pihak BPPRD telah memberikan surat himbauan kepada pihak PT LAB untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak. Namun sampai hari ini pengelola parkir PT LAB belum melakukan pembayaran pajak.

"Saat ini upaya yang kami lakukan adalah meminta bantuan pihak Kejaksaan Negeri Jambi selaku pengacara negara, dimana sebelumnya BPPRD telah melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan, jadi kami kuasakan terkait upaya pemenuhan kewajiban PT LAB membayar pajak parkir," terangnya.

Bandar Narkoba Tanjab Timur Ditangkap, Polisi Temukan Paket Sabu di Kaleng Permen

Kepala BNN Sebut Jambi Masuk Daerah Rawan Narkoba, 3 Kg Sabu dari Pekanbaru Dimusnahkan

VIDEO: Disebut Suami Istri, Status KTP Pelaku Penusukan Wiranto Menjukkan Siapa Abu Rara Sebenarnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa kuasa kepada Kajari dalam rangka membantu BPPRD dalam melakukan komunikasi maupun mediasi kepada PT LAB. Dengan pemberian kuasa ini diharapkan adanya komunikasi dengan PT LAB untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak.

"Kuasa ke Kajari untuk mediasilah istilahnya, untuk menjembatani kami dengan PT LAB, harapannya agar PT LAB dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya," katanya.

Sementara itu, saat ditanya soal besaran pajak yang harus dibayarkan oleh PT LAB pada BPPRD, Zuhri menyebutkan bahwa pihaknya belum menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan pihak PT LAB belum melaporkan berapa omzet yang diterimanya selama beroperasi kepada BPPRD.

"Untuk penetapan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sampai dengan saat ini memang kita belum menetapkan karena pajak parkir ini sifatnya self assessment," terangnya.

"Self assesment itu, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, kebetulan dia belum jadi wajib pajak karena dia belum pernah sama sekali melaporkan," sambung Zuhri.

Zuhri menerangkan bahwa parkir berbayar di Unja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam hal ini PT LAB, BPPRD telah melakukan beberapa kali sosialisasi agar mereka memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Namun, sampai dengan saat ini pihaknya masih juga belum melakukan pembayaran pajak.

PT LAB beralasan tidak melakukan pembayaran pajak dikarenakan lokasi parkir yang mereka selenggarakan berada di wilayah Perguruan Tinggi Unja yang merupakan Badan Layanan Umum dan tidak dapat dlikenakan pajak.

3 Kg Sabu Dipasok dari Penghuni Lapas di Pekanbaru, BNN Jambi Menduga dari Jaringan Sama

Kabut Asap Kembali Tebal di Kumpeh, Tahura Tanjung Masih Terbakar

Cuitan Hanum Rais yang Bikin Dilapor ke Polisi, Dianggap Sebar Hoax Tentang Menteri Caper

"Alasan atau alibi itu yang terus dibangun pihak PT LAB untuk tidak membayar pajak intinya mereka tetap tidak mau membayar dengan alasan tersebut," tuturnya.

Saat ini, pihak BPPRD Kabupaten Muarojambi menunggu arahan pihak Kajari Muarojambi. Hal ini lantaran pihaknya telah memberikan kuasa kepada Kajari untuk dapat membantu menyelesaikan hal tersebut.

"Jadi sampai saat ini kami masih menunggu, karena kami sudah menguasakan upaya ke Kejaksaan. Tapi yang pasti sampai saat ini kami belum menetapkan besaran pajaknya," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved