Disoroti, Sikap Najwa Shihab Dengar Jawaban Surya Paloh Soal Perppu KPK, Apakah Mengancam Presiden
Bagi Surya Paloh, bisa-bisa protes rakyat dimanfaatkan pihak tertentu atau dipolitisasi dan berujung pada pemakzulan atau menjatuhkan Jokowi.
lihat foto
Sikap Najwa Shihab Soal Perppu KPK, Pertanyakan Surya Paloh Bernada Mengancam Presiden
TRIBUNJAMBI.COM-Pembawa acara Najwa Shihab mencurigai Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, ada niatan untuk mengancam akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait jika presiden sampai menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate memberi pembelaan dan menyebut Surya Paloh hanya memberi peringatan kepada Jokowi.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Johnny G Plate dalam tayangan 'Mata Najwa' di TRANS7, Rabu (9/10/2019).
Awalnya, tayangan tersebut menampilkan perkataan Surya Paloh tentang Perppu KPK saat di Kompleks DPR dan MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dalam ucapannya itu, Surya Paloh menganggap tindakan mahasiswa dan masyarakat yang demo meminta Jokowi menerbitkan Perppu bukanlah tindakan tepat.
Bagi Surya Paloh, bisa-bisa protes rakyat dimanfaatkan pihak tertentu atau dipolitisasi dan berujung pada pemakzulan atau menjatuhkan Jokowi.
"Salah loh, mungkin masyarakat tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir."
"Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah loh," ucap Surya Paloh.
Najwa Shihab mengaku penasaran dengan maksud pernyataan Surya Paloh yang baginya ada nada ancaman kepada Jokowi.
"Saya penasaran apa maksudnya Ketua Partai NasDem mengatakan salah-salah di-impeach, apakah NasDem mengancam presiden?" tanya Najwa Shihab.
Johnny G Plate kemudian menjelaskan bahwa Surya Paloh bersama parpol pendukung Jokowi lainnya memiliki kewajiban utnuk mengingatkan Jokowi.
Ia menegaskan ucapan Surya Paloh semata hanya mengingatkan, bukan sebagai ancaman kepada presiden.
"Bang Surya sebagai seorang tokoh partai senior, Ketua Umum Partai Politik, pengusung utama bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi presiden 2014, kebetulan memenangkan kembali 2019, mempunyai kewajiban mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa, bahwa kita perlu berhati-hati mengurus negara ini," ujarnya.
