Update Konflik di Sihaporas, Minta Bantuan KWI, PMKRI dan GMKI, Desak Polisi Bebaskan Pemuda Desa
Sementara pemuda-pemuda di desa ditangkapi, masyarakat Sihaporas melakukan penggalangan dukungan dan meminta perlindungan.
lihat foto
Update Konflik di Sihaporas, Minta Bantuan KWI, PMKRI dan GMKI, Desak Bebaskan Pemuda yang Ditahan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Usaha masyarakat adat dari Desa Sihaporas mendapatkan hak atas tanah adat berlanjut.
Sementara pemuda-pemuda di desa ditangkapi, masyarakat Sihaporas melakukan penggalangan dukungan dan meminta perlindungan.
Masyarakat adat banyak yang tergusur, tersakiti, dan teraniaya. Di antara mereka bahkan ada sesama saudara saling bermusuhan.
Sebagian ada yang sungguh-sungguh berjuang, sedangkan lainnya, rela mengkhianati saudara sendiri demi mendapatkan harta duniawi, seperti uang, lalu mengabaikan Tuhan.
Baca Juga
ARAB Saudi Makin Terbuka, Turis Asing yang Tidak Menikah Boleh Nginap Sekamar dan Tak Pakai Abaya
Nikita Mirzani Pastikan Dipo Latief Masih Bisa Melihat Anaknya: Bisa Kok, Tapi di Instagram!
Yusuf Oeblet Akhirnya Minta Maaf ke Cita Citata, Aku Malu, Muridku di Mana-mana
1 Wanita Asal Indonesia Dibakar Hidup-hidup di Kuwait, Sebelumnya Terjadi Adu Mukut dengan Pelaku
Demikian mengemuka dalam pertemuan masyarakat adat dari Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, saat bertemu dengan Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm di kantor KWI, kawasan Cikini, Jakarta, Senin (7/10/2019) siang.
"Kami banyak mendampingi masyarakat adat di berbagai tempat, seperti Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Umumnya masyarakat adat tidak berdaya menghadapi perusahan besar, kapital yang bukan saja banyak uang tetapi punya kuasa," ujar Romo Eko, sapaan Pastor Aegidius Eko Aldilanto.
Persoalan yang banyak muncul, terjadi perpecahan di tengah komunitas sendiri, oleh karena berbeda kepentingan.
Lazimnya ada masyarakat yang ingin sungguh-sungguh memperjuangkan tanah ulayat dan adat-istiadat.
Tetapi ada saja dari dari yang pro-kapitalis, dengan berbagai alasan.
"Kita tidak bicara benar atau salah, tapi kita melawan kapitalis. Apalagi terkait uang. Uang perlu, tetapi jangan gara-gara uang, Tuhan pun dibohongi. Jangan gara-gara uang, kau korbankan saudaramu," ujar Romo Eko.
Bagaimana, kata Romo Eko, hukum adat harus dipertahankan, walaupun perusahaan bergerak. Sebab, secara sosial-budaya, keberadaan masyarakat adat adalah fondasi keberagaman nusantara, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan.
"Dan masyarakat adat nusantara yang baik, akan menjadi benteng terhadap praktik kehidupan anti-toleransi yang marak saat ini," ujar Romo Eko.
Tetua dan pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadu dan memohon bantuan Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Tampak Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita atau Ompu Sampe, bersama Wakil Ketua Umum Lamtoras Mangitua Ambarita (Ompu Morris) dan Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Eddy Hasryanto Ambarita, serta beberapa orang perantau asal Sihaporas.
