10 Dampak Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK, ICW: Presiden Ingkar Janji dan Biarkan Pelemahan KPK

Desakan agar Jokowi terbitkan Perppu KPK terus digaungkan, sementara partai koalisi terus menolak. Ini 10 dampaknya jika Perppu KPK tak diterbitkan

10 Dampak Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK, ICW: Presiden Ingkar Janji dan Biarkan Pelemahan KPK
Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo 

"Seakan Presiden tidak mendengarkan suara penolakan revisi UU KPK yang sangat masif didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

ICW pun mengutip data Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu (6/10/2019) kemarin lusa.

Kata Kurnia, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.010 responden tersebut, persepsi masyarakat terhadap revisi UU KPK mayoritas mengatakan akan melemahkan KPK (70,9 persen) dan ihwal penerbitan Perppu sebanyak 76 persen menghendaki Jokowi segera mengeluarkan kebijakan tersebut agar UU KPK dikembalikan seperti sedia kala.

Maka, ICW memandang bahwa Jokowi mesti cepat mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu.

"Selain itu juga ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir oleh Presiden," ujar Kurnia.

Berikut 10 poin jika Jokowi tidak segera menerbitkan Perppu KPK menurut ICW:

1. Penindakan kasus korupsi akan melambat

Setelah UU KPK hasil revisi disahkan, tindakan pro justicia bisa dihambat di tingkat Dewan Pengawas, utamanya dalam tindak penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.

2. KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen

Pasal 3 UU KPK yang baru: bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Halaman
1234
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved