Mantan Dirut PLN Dituntut 5 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir,

Mantan Dirut PLN Dituntut 5 Tahun Penjara
(TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Tersangkut Kasus Suap Proyek PLTU, Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir Ditahan KPK 

JAKARTA, TRIBUN - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/10). Sofyan dinilai terbukti membantu transaksi dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Menyatakan terdakwa Sofyan Basir terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Worotikan, saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa menyatakan, hal yang memberatkan tuntutan hukuman terdakwa Sofyan Basir adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Adapun hal yang meringankan karena Sofyan Basir bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan tidak ikut menikmati hasil tindak pidana suap yang dibantunya.

Menurut jaksa, Sofyan Basir terbukti membantu transaksi dugaan suap dalam proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT Riau-1).

Sofyan Basir dinilai memfasilitasi kesepakatan proyek hingga mengetahui adanya pemberian uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR) Ltd sebesar Rp 4,7 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Sofyan juga diduga ikut menerima janji fee proyek dari Kotjo dengan nilai sama dengan yang diterima Eni Saragih dan Idrus Marham.

Dalam surat tuntutan setebal 647 halaman, jaksa menyatakan Sofyan Basir memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR dari Golkar Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan Kotjo selaku pemegang saham BNR Ltd dengan jajaran direksi PT PLN. Sofyan juga turut menggerakkan direktur di PT PLN.

"Terdakwa mengarahkan Nicke Widyawati yang pada saat itu menjabat selaku direktur perencanaan PT PLN Persero untuk tetap memasukkan proyek IPP PLTU Mulu Tambang 2x300 MW di perencanaan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero," ujar jaksa KPK.

Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan BNR Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd) yang dibawa oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pada 14 September 2017, akhirnya disepakati kontrak kerja sama untuk membentuk konsorsium mengembangkan proyek PLTU MT RIAU-1 antara PT PLN , PT PJB, pihak CHEC Ltd, BNR Ltd dan PT Samantaka Batubara (anak perusahaan BNR Ltd). Komposisi saham konsorsium adalah PT PJBI 51 persen, CHEC Ltd 37 persen dan BNR Ltd 12 persen dan pihak penyedia batu bara adalah PT Samantaka Batubara.

Halaman
123
Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved