92 Persen Anggaran Kabupaten Muaro Jambi Disokong dari Pusat, Supendi Beri Kritikan Begini

Tahun 2019 ini, keuangan Kabupaten Muarojambi 92,25 persen tergantung dari pemerintah pusat.

92 Persen Anggaran Kabupaten Muaro Jambi Disokong dari Pusat, Supendi Beri Kritikan Begini
Tribunjambi/Samsul Bahri
Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Ungkap 3 OPD di Muarojambi Tak Serahkan DAK 2018 & 2019 

92 Persen Anggaran Kabupaten Muaro Jambi Disokong dari Pusat, Supendi Beri Kritikan Begini

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI- Ketergantungan Anggaran Kabupaten Muarojambi sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh Supendi, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Ia menyebutkan bahwa tahun 2019 ini keuangan Kabupaten Muarojambi 92,25 persen tergantung dari Pemerintah Pusat. Hal ini lantaran PAD Kabupaten Muarojambi pada angka 7, 7 persen. Tahun lalu sempat ada perbaikan 8 persen sebelumnya 7,6 persen.

"Jadi dari total APBD Rp 1, 287 triliun ternyata Rp 1,2 triliun itu transferan dari pusat, PAD-nya hanya Rp 85 miliar ini kecil sekali dibandingkan dengan luas wilayah dan tentunya dengan potensi Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi yang merupakan daerah berkembang," terangnya.

Baca: Kanwil Dirjen Pembendaharaan Jambi Minta Penyaluran Dana DAK Tahap Dua Dimajukan

Baca: Ditarik Peredarannya oleh BPOM, Ini Kandungan, Dosis & Cara Penggunaan Ranitidin hingga Efek Samping

Baca: Fachrori Umar Ajak Pimpinan DPRD Percepat Penyelesaian Agenda Pembangunan

Ia membeberkan untuk Instensif Daerah tahun 2018 sekitar Rp 35 miliar rupiah, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 17 miliar. Angka ini dikatakan Supendi mengalami penurunan, dan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Muarojambi.

"Ini harus jadi PR karena dana insentif daerah merupakan pemberian dari pusat bagi daerah yang mengelolah keuangan yang bagus dibuktikan dengan WTP yang diterima pemerintah daerah disamping angka kesehatan dan pendidikan yang positif," terangnya.

Berdasarkan angka tersebut, dikatakan Supendi ada hal yang kurang baik terjadi di Kabupaten Muarojambi sehingga dana insentif tidak sebesar di tahun sebelumnya. Kemudian untuk dana Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2017 Rp 82 miliar, kemudian meningkat di 2018 Rp 84 miliar, di 2019 ini Rp 96 miliar. Ini mengalami peningkatan karena sangat tergantung dari penerimaan pajak yang sumbernya seharusnya dari daerah itu sendiri. Pajak yang kita kumpulkan kembali lagi ke daerah," ucapnya.

Di sisi lain, diungkapkan Supendi DAK Fisik Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 lalu DAK Fisik di Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 63 miliar rupiah, sementara di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 74 miliar rupiah.

"Kemudian naik lagi tahun 2019 ini sekitar Rp 77 miliar. Sama juga dengan Dana Desa tahun 2017 itu Rp 117 miliar rupiah, turun sedikit Rp 107 miliar rupiah, kemudian naik lagi Rp 173 miliar rupiah di tahun ini," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved