Ini Alasan Polres Tebo Tak Tahan Jumawarzi, Anggota DPRD Tebo Diduga Gunakan Gelar Palsu

Polres Tebo tidak menahan Jumawarzi anggota DPRD Tebo yang diduga menggunakan gelar akademik palsu.

Ini Alasan Polres Tebo Tak Tahan Jumawarzi, Anggota DPRD Tebo Diduga Gunakan Gelar Palsu
Tribunjambi/Mareza
Kasus Dugaan Pemalsuan Gelar, Polisi Pertimbangkan Pencekalan Tersangka Jumawarzi 

Ini Alasan Polres Tebo Tak Tahan Jumawarzi, Anggota DPRD Tebo Diduga Gunakan Gelar Palsu

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO - Polres Tebo tidak menahan Jumawarzi anggota DPRD Tebo yang diduga menggunakan gelar akademik palsu.

Kapolres Tebo, AKBP Zainal Arrahman melalui Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP M Ridho Syawaludin menjelaskan, tidak ditahannya tersangka sesuai dengan pasal 21 KUHAP.

"Sesuai pasal 21 KUHAP, bahwa penahanan itu kita lakukan apabila penyidik menganggap tersangka ini akan melarikan diri. Yang kedua, akan menghilangkan barang bukti. Kemudian yang ketiga, melakukan tindak pidana lain," jelasnya dalam keterangan pers di Mapolres Tebo, Kamis (3/10/2019).

Baca: BARU Pacaran Dua Bulan, Terungkap Alasan Iko Uwais Mantap Lamar Audy Item Saat Macet di Jalanan

Baca: Bacaan Surat Yasin Lengkap 83 Ayat, Lengkap Tulisan Latin, Tulisan Arab, dan Bahasa Indonesia

Selama pemeriksaan, lanjut AKP Ridho, tersangka selalu kooperatif. "Setiap kami butuhkan untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan datang. Kemudian kami berlakukan wajib lapor juga," imbuhnya.

Dijelaskannya, tersangka wajib lapor setiap ke Polres Tebo pada Senin hingga Kamis. "Jadi, pertimbangan dari penyidik, tersangka ini kooperatif, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tersangka Jumawarzi diduga menggunakan gelar akademik Sarjana Hukum (SH) palsu. Gelar tersebut juga tertera pada namanya saat Pemilu April lalu, saat tersangka mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Gerindra.

Dia disangkakan melanggar pasal 93 Jo pasal 28 ayat (7) undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar. Atau pasal 68 ayat (2) undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan/atau denda Rp 500 juta.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved