Serapan Dana Bantuan Pusat Minim, Bupati Batanghari Semprot Kepala OPD Sebut Tak Becus Urus Dana
Minimnya serapan dana bantuan pusat di Kabupaten Batanghari, membuat Bupati Syahirsah berang.
Penulis: Rian Aidilfi Afriandi | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
Serapan Dana Bantuan Pusat Minim, Bupati Batanghari Semprot Kepala OPD Sebut Tak Becus Urus Dana
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Minimnya serapan dana bantuan pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa (DD) dan dana pusat lainnya di Kabupaten Batanghari, membuat Bupati Syahirsah berang.
Rabu (2/10) pagi, satu per satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari memaparkan dana bantuan pusat, nyaris semua dana tidak terserap. Artinya, silpa dana pusat untuk kabupaten Batanghari sangat tinggi.
"Maaf pak, pejabat Batanghari banyak yang bengak (bodoh), kelola dana yang ada saja mereka tidak mampu," kesal Bupati Batanghari Syahirsah Sy di hadapan Kepala Kanwil Dirjen perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi SE.
Betapa tidak, saat ini saldo RKUD 2019 sebesar Rp 2 miliar belum tersalurkan. Informasinya, ada lima desa yang belum terealisasi Dana Desa tahap dua 2019.
Baca: Tipu Perusahaan Tambang Batubara hingga Miliaran, Warga Sarolangun Dicokok Polisi
Baca: Acara Hotman Paris Dihentikan, Pesan Farhat Abbas: Balik ke Warung Kopi, Belajarlah Merendahkan Diri
Baca: Belasan Pejabat Fungsional di Tanjab Barat Dilantik, Wabub Ingatkan Soal Pelayanan
Menanggapi hal ini, pihak PMD pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa, dana silpa 2018 sebanyak 108 desa sudah digunakan.
Namun ada dua desa yang belum mengunakan dana tersebut yakni, Desa Kupa dan Desa Rantau Kapas Tuo.
Mendengar pernyataan dari pihak PMD yang disampaikan oleh Raden Ramzi, Bupati Batanghari balik tanya apa penyebabnya sehingga dana desa tidak bisa digunakan.
"Penyebabnya, saat pembangunan di desa yang bersangkutan terkendala banjir. Maka itu yang menimbulkan Silpa, karena dana pembangunan tidak bisa digunakan," kata pihak PMD di dalam forum, Rabu (2/10).
Menurut Bupati, alasan PMD bisa saja dibuat. Yang pastinya, pihak PMD Batanghari dinilai Bupati jarang turun ke desa-desa. Kesal dengan kinerja para pimpinan OPD lingkup Batanghari, ada tiga OPD jadi sorotan serius Bupati. Tiga OPD tersebut dalam waktu dekat akan dievaluasi Bupati karena dinilai kinerja yang kurang memuaskan.
"Dalam waktu dekat, tiga OPD akan kita evaluasi, yakni Disperindagkop, PdK dan PMD. Ketiga OPD tersebut, saya nilai tidak becus pemimpinnya," tegas Bupati. (*)
