UU KPK Sudah Sah, Jokowi Tolak Perppu Pembatalan, Mahfud MD Sarankan Pendemo Tempuh Jalan Ini

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - RUU KPK sendiri telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna. Presiden J‎okowi juga secara tegas sudah menyatakan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu mencabut RUU KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai gelombang ujuk rasa mahasiswa di DPR beberapa hari terakhir dan di sejumlah daerah menuntun pembatalan pengesahan RUU KPK adalah hal yang sah.

"Saya kira begini yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang meminta penundaan RKUHP maupun pencabutan kembali UU Komisi Pemberantasan Korupsi, itu adalah hak yang boleh dilakukan oleh setiap warga negara sehingga nanti negara bisa melihat seberapa besar arus aspirasi masyarakat itu," ucap Mahfud MD saat ditemui di kawasan Mega Kuningan, Rabu (25/9/2019) kemarin.

Farhat Abbas Pamer Jaket Puluhan Juta, Nikita Mirzani: Hei Kalahkan Dulu Harga AC Nyai!

Pertanyaan Mengapa Presiden Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK Terjawab, Ini Penjelasan Yasonna Laoly

Saat Debat Panas di ILC dengan Yasonna Laoly, Karni Ilyas 2 Kali Beri Imbauan ke Ketua BEM UI & UGM

Mahfud mengatakan ada juga jalan yang lebih halus yakni begitu disahkan bisa dilakukan legislative review.

Artinya dibahas kembali yang sudah sah melalui pencantuman dalam prolegnas.

"‎Kalau yang lebih cepat, itu melalui judicial review, tapi biasanya kan tidak membahas satu sosok undang-undang yang utuh, dia hanya bahas pasal mana sih yang dianggap tidak bagus, itu biasanya dinilai oleh Mahkamah Agung," imbuhnya.

Mahfud menjelaskan kita beruntung karena konstitusi membuka itu semua, demokrasi yang selama ini dikembangkan memungkinkan mahasiswa melakukan aksi asal tidak merusak.

Kalau merusak itu bisa ditindak secara hukum.

Kedua, proses perundang-undangan setiap undang-undang disediakan juga oleh ‎mekanisme hukum kita melalui cara-cara yang demokratis yang dibungkus oleh hukum.

"Itu sebabnya saya katakan demokrasi itu tidak boleh berjalan sendiri karena kalau demokrasi berjalan sendiri nanti pada tingkat elit terjadi kesewenang-wenangan, pada tingkat massa akan terjadi anarkis," kata dia.

"Itu kalau demokrasi berjalan sendiri tanpa didampingi nomokrasi sebab itu di Undang-Undang dikatakan selain Indonesia berkedaulatan rakyat tapi juga berkedaulatan hukum secara bersama-sama sehingga proses bernegara kita nyaman," tuturnya.

Farhat Abbas Pamer Jaket Puluhan Juta, Nikita Mirzani: Hei Kalahkan Dulu Harga AC Nyai!

Pertanyaan Mengapa Presiden Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK Terjawab, Ini Penjelasan Yasonna Laoly

Saat Debat Panas di ILC dengan Yasonna Laoly, Karni Ilyas 2 Kali Beri Imbauan ke Ketua BEM UI & UGM

Baik melalui jalur orasi jalanan maupun jalur hukum, Mahfud MD menyerahkan kepada para mahasiswa.

Terlebih sebagian mahasiswa ada yang sudah membentuk tim mengajukan judicial review.

"Terserah kan macam-macam juga mahasiswa caranya. Ada yang sudah ada menyatakan membentuk tim untuk Judicial Review, tapi ada yang gak sabar kalau tunggu Judicial Review. Silahkan saja nanti jalan keluar ditemukan secara arif dalam kebersamaan di dalam mengelola negar," tegasnya.

26 Poin yang Berpotensi Melemahkan KPK di UU KPK Hasil Revisi