Daftar Pasal Kontroversi RUU KUHP - Pasal Denda Gelandangan, Aborsi Pencabulan hingga Pelihara Hewan

Pasal 432 menyatakan, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda

Daftar Pasal Kontroversi RUU KUHP - Pasal Denda Gelandangan, Aborsi Pencabulan hingga Pelihara Hewan
tribunjambi/wahyu herliyanto
Ilustrasi kerbau di pinggir jalan 

Daftar Pasal Kontroversi RUU KUHP - Pasal Denda Gelandnagan, Aborsi, Pencabulan Sesama Jenis hingga Pelihara Hewan

TRIBUNJAMBI.COM - Orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan atau dikenal istilah gelandangan diancam denda Rp 1 juta berdasarkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang disepakati Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, Rabu (18/9/2019).

Ketentuan tersebut diatur dalam Bagian kedelapan tentang Penggelandangan.

Pasal 432 menyatakan, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Baca: Aksi Mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, Malang hingga Bandung Terhadap Pemerintah hingga Sikap Jokowi

Baca: Irwan Mussry Tolak Punya Anak Dari Maia Estianty? Eks Ahmad Dhani Akhirnya Jawab Soal Isu Hamilnya

Baca: Siapa Sebenarnya Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi yang Digantikan Mulan Jameela jadi Anggota DPR RI?

Adapun dalam pasal 49, pidana denda kategori I yakni sebesar Rp 1 juta.

Pasal mengenai gelandangan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP sebelum revisi, tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda.

Ilustrasi tunawisma
Ilustrasi tunawisma (Instagram @yudhisukmawijaya)

Pasal 505 Ayat (1) menyertakan, barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Kemudian, dalam Pasal 505 ayat (2) diatur, pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil mengatakan, penerapan pidana denda bagi gelandangan memang bertujuan menjaga ketertiban umum.

"Kalau soal itu, kan terkait dengan bagaimana menjaga ketertiban umum. Jadi kita memang tidak bisa melihat gelandangan dalam arti yang seperti sekarang ini," ujar Nasir saat dihubungi wartawan, Kamis (19/9/2019).

Baca: Apa yang Dialami Tubuh Setelah Kematian? Penelitian Ungkap 6 Hal Aneh Ini

Baca: Sampai Denny Cagur Ngelus Dada, Nikita Mirzani Viralkan Video Remaja Pesantren Pukuli Anak Lainnya

Di sisi lain, lanjut Nasir, pasal ini bertujuan mendorong agar pemerintah berupaya mengurangi jumlah gelandangan.

Halaman
1234
Editor: suci
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved