Berita Jambi

Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum

Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum, Karhutla Belum dapat Dikendalikan

Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum
ist
Kebakaran lahan di Tanjab Timur. 

Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, masih belum dapat dikendalikan.

Dampak dari kabut asap karhutla saat ini dirasakan hampir semua masyarakat baik di Kota Jambi hingga sejumlah kabupaten. 

Walhi Jambi sendiri mencatat sejak Januari hingga September 2019, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 23.000 hektar. 

Kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, mulai dari Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo, Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Muaro Jambi. 

Baca: Walhi Jambi Sebut Pemerintah Harus Bangun Rumah Aman Bebas Asap di Desa Terdampak Karhutla

Baca: Pemerintah Harus Bangun Rumah Aman Bebas Asap di Desa Terdampak Karhutla, Ini Tanggapan Walhi

Baca: Penanganan Karhutla Harus Dilasanakan Sinergis, Fachrori Pimpin Rapat Terpadu dan Tinjau Aksi

Walhi Jambi juga mencatat 3.536 titik api muncul sejak Januari hingga September tahun 2019. Sekitar 16.000 jiwa terdampak Ifeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 

Dua perusahaan saat ini di segel dan dalam proses penyelidikan, yakni PT MAS (Mega Anugerah Sawit) di Kabupaten Muaro Jambi dan PT ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Kabupaten Tebo. 

"Ada empat Perusahaan saat ini dalam proses hukum di Polda Jambi," sebut Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi, Jumat (20/9/2019). 

Baca: Pastikan Setiap WN Terdaftar, OJK dan Industri Jasa Keuangan Siap Sukseskan SP2020

Baca: Perahu Pun Tak Bisa Lewat, Sungai Pematang Rahim Tertutup Sampah

Baca: Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Dikabarkan Dipanggil KPK, Ini Tanggapan dari Humas Kanwil

Dwi Nanto juga menyebutkan, pasca kebakaran tahun 2015 pihaknya terus mensosialisasikan potensi karhutla yang berpotensi besar terjadi karena kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan. 

Namun pasca kebakaran ada ketidak seriusan pemerintah untuk mengantisipasi karhutla agar tak terulang. Ini bisa dilihat dengan kondisi pengeringan daerah gambut di beberapa daerah. 

Padahal amanat peraturan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan peraturan presiden nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan tiap perusahaan pemegang konsesi di kawasan gambut agar menjaga ketinggian air 40 centimeter dibawah permukaan. 

Belum lagi soal penegakan hukum yang tak berjalan baik  

"Dari 46 perusahaan yang lokasinya terbakar tahun 2015 lalu cuma dua yang benar-benar diberikan sanksi. Ini tidak berjalan dengan baik," kata Dwi. 

"Kita setuju indikasi dibakar, tapi penindakan hukumnya harusnya lebih ke esensinya jangan hanya pelaku, gambut tidak akan kering kalau tidak dikeringkan, kalau tidak kering tidak akan terbakar. Yang melakukan pengeringan ini juga harus ditindak," sambung Dwi.

(Dedy Nurdin/Tribunjambi.com) 

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved