Resmi DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, DPR dan Pemerintah Sepakati Tujuh Poin Perubahan

Setelah poin-poin perubahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati DPR dan pemerintah, hari in

Resmi DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, DPR dan Pemerintah Sepakati Tujuh Poin Perubahan
Tribunnews
Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan pandangan pemerintah terkait revisi UU KPK kepada Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- Setelah poin-poin perubahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati DPR dan pemerintah, hari ini Selasa (17/9/2019), DPR menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK hasil revisi.

Hingga berita ini ditulis, DPR masih menggelar rapat paripurna.

Saat ini, fraksi- fraksi menyampaikan pandangannya atas revisi UU KPK.

Baca: Hari ke Dua di Riau, Presiden Jokowi Tinjau Karhutla dan Ikut Solat Istiska

Baca: Berawal Dari Bermain Ludo, 4 Wanita Dibuat Teller Hingga Diperkosa Komplotan Pencuri di Hotel

Baca: Ke Pekanbaru, Presiden Minta BNPB Perluas Cakupan Hujan Buatan Seraya Tambah Pasukan Pemadam

Link live streaming dapat anda akses di sini.

Senin (16/9/2019) malam, DPR dan pemerintah menyepakati tujuh poin perubahan dalam revisi UU KPK.

Tujuh Poin Perubahan Disepakati

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto mengatakan terdapat tujuh poin perubahan yang disepakati dalam revisi UU KPK.

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Halaman
1234
Editor: rida
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved