Belum Saja Dilantik, 500 Pegawai KPK Menolak Ketua KPK Terpilih, Firli Bahuri, Dibenci Karena Ini

Belum Saja Dilantik, 500 Pegawai KPK Menolak Ketua KPK Terpilih, Firli Bahuri, Dibenci Karena Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Belum saja dilantik sebagai Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, namun sekitar 500 pegawai antirasuah itu membuat petisi penolakan.

Para pegawai KPK menilai Firli tidak cocok menjadi pimpinan di lembaga antikorupsi tersebut.

Sementara, hasil rapat Komisi III DPR RI memutuskan Firli menjabat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

Unsur dari polisi Irjen Pol Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua Terpilih KPK 2019.

Terpilihnya Pimpinan baru KPK 2019 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat seiring dengan rencana revisi UU KPK.

Selain Irjen Pol Firli Bahuri Inilah 5 pimpinan KPK yang baru terpilih.

Baca: Inilah Profil Ketua KPK Baru periode 2019-2023, Firli Bahuri, Kapolda Sumsel dan Lahir di OKU

Baca: Mengenal Sosok Alexander Marwata, Petahana yang Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK 2019-2023

Baca: SEMPAT Menuai Kontroversi, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri Terpilih Ketua KPK Periode 2019-2023

Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahurisebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

Sebelumnya, pemilihan 5 calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim.

Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK.

Kelima capim KPK terpilih tersebut adalah

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50

2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44

3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51

4. Alexander Marwata, jumlah suara 53

5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

Irjen Firli Bahuri lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Firli Bahuri kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997.

Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

Pada 2001, Firli Bahuri menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur.

Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.

Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.

Firli Baru kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono.

Baca: Demi Amankan BJ Habibie, Jenderal TNI Ini Sampai Tidur di Kolong Tempat Tidur Presiden Ketiga RI Itu

Baca: Hibah Jembatan Muara Sabak Masih Sebatas Lisan

Baca: Remaja Palembang Ini Hina BJ Habibie, Mendadak Sang Ibu Minta Maaf, Sebut Anaknya Pasien RSJ

Baca: Muzdalifah Jual Rumah Mewahnya, Dulu Sempat Tarik Mobil Nassar, Kini Bandingkan Kekayaan Keduanya

Baca: Inilah Profil Ketua KPK Baru periode 2019-2023, Firli Bahuri, Kapolda Sumsel dan Lahir di OKU

Dengan pangkat komisaris besar, membawa Firli Bahuri menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli Bahuri juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016.

Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.

Berturut-turut, mulai 2017, Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menggantikan pejabat sebelumnya Brigjen Pol Umar Septono.

Tak lama kemudian, Firli Bahuri dilantik pimpinan KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018.

Saat di KPK, Firli Bahuri masih berpangkat Brigjen Pol, pada April 2018 lalu.

Tak berselang lama, kenaikan pangkat pun diterimanya menjadi bintang dua (Irjen).

Diangkatnya Firli Bahuri sebagai Deputi Penindakan KPK pun sempat mengundang tanya.

Sebab, Firli Bahuri merupakan bekas ajudan mantan Wakil Presiden Boediono yang sempat tersandung beberapa kasus dugaan korupsi.

Selama kurang lebih setahun di KPK, Firli Bahurikemudian ditarik kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Baca: Ditipu Rekan Bisnis Sampai Puluhan Juta, Muzdalifah Jual Rumah Mewah Peninggalan Mantan Suami!

Baca: 2.200 Warga Bungo Kena Tilang Saat Opersi Patuh 2019

Baca: KETAHUAN Berhubungan Intim dengan Kekasih, Wanita Ini Dipaksa Layani Nafsu 4 Buruh Pabrik

Video Profil Singkat 5 Pimpinan KPK

Ditolak pegawai KPK

Sebanyak 500 pegawai KPK telah menandatangani penolakan calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi, Saor Siagian dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019).

Menurut Saor, penolakan tersebut harus menjadi alarm bagi Pansel Capim KPK dalam menyaring 10 nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden.

"Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tetapi 500, barangkali ini pesan kepada

Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah, tetapi itulah peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai publik," kata Saor.

Saor mengatakan, penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lainnya yang merasa gelisah

karena Firli pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.

"(Gelisah karena) dia sudah berbohong. Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata

tidak pernah komisioner bilang seperti itu. Berarti dia sudah bohong," ujar Saor, dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengaku mendapat info adanya penolakan pegawai KPK itu dari Penasihat KPK M Tsani Annafari.

Tsani pun mengakui adanya penolakan tersebut.

Menurut Tsani, penolakan itu menunjukkan, para pegawai KPK tak mau dipimpin oleh seseorang yang bermasalah.

"Bayangkan saja kalau orang yang belum masuk saja sudah ada mosi 500 pegawai yang tidak

percaya, kemudian masuk, kalau itu jadi 1.500 gimana? Mau rekrutmen semua pegawai?" kata Tsani.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku belum tahu adanya penolakan itu.

Namun, Saut berpendapat, para pegawai berhak memiliki pendapat atas calon pimpinannya.

"Di perusahaan-perusahaan dengan manajemen besar itu juga karyawannya juga ditanya

pemimpin seperti apa yang mereka mau, itu biasa," kata dia.