Pengusaha Sarang Burung Walet di Sarolangun Malas Bayar Pajak

Pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sarolangun masih malas membayar pajak.

Pengusaha Sarang Burung Walet di Sarolangun Malas Bayar Pajak
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Pengusaha sarang burung walet di Sarolangun belum taat pajak. 

Pengusaha Sarang Burung Walet di Sarolangun Malas Bayar Pajak

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sarolangun masih malas membayar pajak.

"Sumbangsih pengusaha walet belum sampai dia membayar secara aturan," kata Ujang, Kabid Pajak dan Retribusi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sarolangun, Senin (9/9).

Menurutnya, jika menurut aturan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sarolangun nomor 14 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet, yaitu 10 persen dari penghasilan belum sampai dibayarkan secara penuh oleh pengusaha.

Katanya, jika penghasilan walet beromset senilai paling sedikit 300 juta pertahun, wajib melakukan pembukuan.

Dan pengenaan tarif pajak pengunan sarang walet adalah 10 persen dari nilai jual.

"Biasa kita kalau untuk walet itu membayar satu tahun dan setiap melakukan penjualan di laporkan melaui laporan penjulan," katanya.

Baca: Peralihan Musim, BMKG Imbau Warga Kerinci dan Sungai Penuh Waspadai Angin Kencang

Baca: Pelaku Gunakan Parang Panjang untuk Bunuh Tukang Sayur di Suak Kandis Jambi

Baca: Isak Tangis Warnai Kedatangan Ratusan Jamaah Haji Tanjab Barat

Baca: Polisi Temukan Potongan Alat Vital di Belakang Rumah Saat Menangkap Rahman

Baca: Segini Anggaran Tahap Awal Pembangunan Panti Rehabilitasi Narkoba di Sarolangun

Sayangnya, para pengusaha sarang burung walet ini tidak pernah menyampaikan laporan penjualannya dan pengusaha bukan asli warga Sarolangun.

Hal ini rerata dilakukan para pengusaha walet yang ada pada 10 titik di Kabupaten Sarolangun, yaitu Kecamatan Sarolangun, Pelawan dan Singkut.

"Tiga kecamatan itu yang punya walet," ujarnya.

Dengan begitu, pihaknya mengaku sudah pernah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak dan perda pajak. Namun hal ini terhalang oleh izin yang belum dikeluarkan tentang walet.

"Kami selaku aparat pemerintah di bindang pajak dan retribusi sudah kami sampaikan (masyarakat,red). Mungkin kalau memang izin sudah ada, bisa kita terapkan dan kita menerapkan sesungguhnya berdasarkan izin," katanya.

Sebenarnya kalau pengusaha walet itu juga bagian masyarakat. Dengan membayar pajak walet otomatis dia ikut membangun daerah Sarolangun.

Diakuinya, memang di daerah Sarolangun masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak dan tata cata pelaporan secara menyeluruh.

"Untuk sosialisasi kita datang person ke person kalau respon masyarakat belum ada sesuai dengan perda kita," tuturnya. (Cwa).

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved