Revisi UU KPK

Revisi UU KPK, Abraham Samad Tentang Adanya Dewan Pengawas: "Jangan-jangan Makhluk Luar Angkasa"

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga memandang unsur Dewan Pengawas tidak diperlukan KPK.

Revisi UU KPK, Abraham Samad Tentang Adanya Dewan Pengawas:
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Eks Pimpinan KPK Abraham Samad dan narasumber lainnya dalam sebuah dikusi bertema : KPK adalah Koentji, Sabtu (7/9/2019) di Jakarta Pusat. 

Revisi UU KPK, Abraham Samad Tentang Adanya Dewan Pengawas: "Jangan-jangan Makhluk Luar Angkasa"

"Walau saya Ketua KPK tapi saya bisa diperiksa PI yang statusnya setingkat direktorat," tegas Samad.

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - ‎Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sangat menentang point adanya Dewan Pengawas yang diatur dalam draf revisi UU KPK.

"Soal Dewan Pengawas, makhluk apalagi? Jangan-jangan makhluk turun dari luar angkasa."

"Kan sebenarnya semangat Dewan Pengawas yang saya baca ingin lakukan pengawasan yang ketat," ucap Abraham Samad dalam sebuah dikusi bertema: KPK adalah Koentji, Sabtu (7/9/2019) di Jakarta Pusat.

Abraham Samad menilai selama ini KPK sudah memiliki sistem pengawas internal melalui Direktorat Pengawas Internal atau PI. Kinerja PI, dipandang Samad sudah berjalan baik.

Dia bahkan menyinggung soal dirinya yang sempat disidang oleh PI dengan disaksikan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia karena disiarkan langsung oleh seluruh media.

"‎Bayangkan, zaman saya, ada gak seorang kepala lembaga disidang etik."

"Walau saya Ketua KPK tapi saya bisa diperiksa PI yang statusnya setingkat direktorat," tegas Samad.

Senada dengan Samad, ‎Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga memandang unsur Dewan Pengawas tidak diperlukan KPK.

Halaman
12
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved