6 Poin Revisi UU KPK yang Hendak Diubah DPR, Bak Operasi Senyap Tiba-tiba DPR Agendakan Paripurna

Bak operasi senyap, tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) untuk membahas usulan Badan Legislasi (Baleg) atas revisi U

6 Poin Revisi UU KPK yang Hendak Diubah DPR, Bak Operasi Senyap Tiba-tiba DPR Agendakan Paripurna
Tribunnews
Gedung KPK 

6 Poin Revisi UU KPK yang Hendak Diubah DPR, Bak Operasi Senyap Tiba-tiba DPR Agendakan Paripurna

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini adalah 6 poin UU KPK yang direncanakan bakal direvisi oleh DPR.

Wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK) kembali muncul setelah sekian lama mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bak operasi senyap, tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) untuk membahas usulan Badan Legislasi (Baleg) atas revisi UU KPK.

Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan undang-undang.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu mengatakan, rencana revisi UU KPK memang sudah menjadi pembahasan sejak 2017.

Menurut dia, semua fraksi di DPR dan pemerintah sepakat akan rencana itu.

Baca: Vanessa Angel Sebut Soal Papa, Ayah Kandung: Semoga Dia Tidak Membuat Malu Papa Barunya

Baca: VIDEO Detik-detik Egy Maulana Vikri Cetak Gol Pertama untuk Lechia Gdansk II Musim 2019/2020, Keren

Baca: Bocoran Harga & Spesifikasi Samsung Galaxy M30s Rilis 18 September 2019, Setara Seri A20 atau Lebih?

"Ya itu kan sudah lama ada di Baleg. Pemerintah dan DPR kan sudah 2017 lalu menyepakati untuk dilakukan revisi terbatas terhadap UU KPK itu," ujar Masinton saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Masinton mengatakan, poin revisi UU KPK saat ini tidak jauh berbeda dengan draf pada 2017 lalu.

Perubahan menyangkut beberapa hal, antara lain terkait penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), dan status kepegawaian KPK.

Poin perubahan ini juga tidak jauh berbeda dengan rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) terkait hasil penyelidikan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diumumkan pada 2018.

Halaman
1234
Editor: bandot
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved