Benarkah Pemindahan Ibu Kota Senasib Dengan Mobil Esemka, Simak Penjelasannya!
Pengumuman lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur yang disampaikan Presiden Jokowi masih menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Pengumuman lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur yang disampaikan Presiden Jokowi masih menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan baik akademisi maupun politisi.
Terbaru kritikan datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai rencana pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan pada waktu yang tidak tepat.
"Menurut saya sih secara pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan Ibu kota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).
Baca: Sedang Mandi, Nang Diterkam Harimau Sumatera, Warga Temukan Sudah Tinggal Tulang Belulang
Baca: Cek Kelengkapan Peralatan Perusahaan di Sarolangun, Ini yang Dikatakan Dandim 0420/Sarko
Baca: Menguak Sejarah Selekon Mataram, Tempat yang Buat Geger Warga Yogyakarta saat Ditemukan Jasad Bayi
"Kok kita mau nambah buat persoalan gitu. Jadi ya tidak tepat timingnya," katanya.
Fadli menilai pemindahan ibu kota bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8 persen. Pembangunan ibu kota baru dilakukan saat fundamental ekonomi Indonesia kuat.
"Tapi sekarang kita masih terseok-seok dan apalagi di situasi ekonomi global seperti sekarang, menurut saya ini nanti nih presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan aja gituloh. Seperti Esemka, diomongin gak jadi. Mobil esemka saja engga jadi apalagi pemindahan ibukota nanti 2020-2024," tuturnya.
Idelanya menurut Fadli kajian pemindahan ibu kota dilakukan 10 sampai15 tahun. Sehingga pemindahan ibu kota tidak menimbulkan masalah baru.
Baca: Cerita Penemuan Jasad Bayi di Dalam Kaleng Biskuit di Selokan Mataram, Ini Sejarah Aliran Sungai Itu
Baca: Terdakwa PPTK Taman Hijau Bungo, Pernah Temui Pimpinan 2 Kali, Bersama Isteri
Baca: Pembukaan Acara Semirata Dekan PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian di Rumah Dinas Gubernur Jambi
Pengumuman Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) juga disikapi netizen di media sosial.
Sejak pernyataan yang disampaikan Senin (26/8/2019) itu, warganet Tanah Air sudah memberikan berbagai usulan nama calon ibu kota baru yang pembangunannya bakal dimulai tahun depan.
Dilansir Reuters Selasa (27/8/2019), "Saint Jokoburg" dan " Jokograd" masuk dalam 11 usulan nama ibu kota baru Indonesia yang diunggah akun Twitter @Enggalpm.
"Semoga mereka mempertimbangkan," ujar salah seorang netizen mengomentari pemindahan ibu kota yang diprediksi menelan dana hingga Rp 466 triliun itu.
Saran, baik serius maupun ringan, mewarnai media sosial setelah Presiden Jokowi mengatakan bakal memindahkannya pada 2024 dari Jakarta yang berada di Jawa.
Lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bakal berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara, demikian merujuk pada pernyataan Jokowi.
Baca: Terdakwa PPTK Taman Hijau Bungo, Pernah Temui Pimpinan 2 Kali, Bersama Isteri
Baca: Pembukaan Acara Semirata Dekan PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian di Rumah Dinas Gubernur Jambi
Baca: Jambi Tuan Rumah Seminar Nasional Dekan BKS PTN Wilayah Barat Bidang Pertanian
"Mandalanusa", yang memiliki arti pusat kepulauan, merupakan satu usulan nama lain untuk calon ibu kota menurut akun Twitter bernama @IDThalamus.
Usulan itu mencerminkan fakta bahwa lokasinya berada di pusat geografi negara dengan 17.000 pulau membentang di area seluas lebih dari 5.000 km persegi.
Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, nama ibu kota baru belum ditentukan. Sementara juru bicara Kementerian Dalam Negeri tidak memberi komentar.
Sensitif
Nama menjadi hal sensitif di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat dunia, dengan sekitar 260 juta penduduk yang berasal dari 300 suku dan bangsa.
"Sri Mahendrakerta"—yang merupakan kombinasi bahasa Sanskerta berarti kota yang diberkati Tuhan untuk membawa kebijaksanaan, keadilan, dan menciptakan kemakmuran—disarankan warganet Twitter @AnugrahArfaS6.
Di media sosial Facebook yang mempunyai 130 juta pengguna, netizen mengusulkan Kartanegara merujuk pada Kutai Kartanegara yang awalnya kerajaan Hindu abad ke-4.
Sebagian alasan yang dikemukakan terkait pemindahan ibu kota adalah karena Jawa sudah dihuni setengah penduduk Indonesia dan secara politik begitu dominan.
Kunto Adi Wibowo dari lembaga survei Kedai Kopi berkata, nama ibu kota baru haruslah mencerminkan karakteristik unik yang dipunyai Kalimantan Timur.
Sebab, pemerintah sudah berusaha membuatnya tidak Jawa-sentris. Dia juga menyarankan supaya namanya tidak menyisipkan Jokowi di dalamnya.
"Karena sejarah akan mengingatnya sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Itu sudah cukup menjadi warisan yang dipunyainya," kata Kunto.
Jakarta, rumah bagi sekitar 10 juta jiwa penduduk Indonesia, awalnya bernama Batavia saat penjajahan Belanda sebelum Proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945.
Dalam bahasa Sanskerta, Jakarta berarti "kemenangan yang diraih".
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokograd hingga Mandalanusa, Inilah Usulan Nama Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Menurut Netizen
PNS Dapat Rumah
Pemerintah menjamin aparatur sipil negara (ASN) kementerian atau lembaga pusat akan mendapatkan fasilitas rumah di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nantinya aparatur sipil negara yang pindah ke Kalimantan Timur tidak perlu mengontrak atau membeli rumah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
Syafruddin mengatakan berkat fasilitas perumahan yang disiapkan oleh negara, ASN nanti tidak perlu mengontrak atau membeli rumah di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan ASN yang bekerja di Jakarta, tapi tinggal di Bekasi harus berangkat bekerja sepagi mungkin.
"Kalau tinggal di Jakarta mengontrak di Bekasi, harus berangkat jam 04.00 subuh dari Bekasi menuju Jakarta," ujar Syafruddin.
Tak hanya fasilitas perumahan, pemerintah juga menyediakan fasilitas perkantoran, pendidikan yang memadai dan kesehatan yang lengkap. Oleh karena itu, kehidupan aparatur sipil negara di ibu kota negara baru akan efisien.
"Semua ada. Justru di sana bisa efisien kalau ASN pindah ke sana," kata Syafruddin.
Syafruddin mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menerapkan konsep Green and Smart City di ibu kota negara baru.
Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu smart city and green city cukup berjalan 500 meter dari rumah ke kantor," ujar Syafruddin.
Sejauh ini, KemenPAN-RB mendata ada sekitar 180 ribu ASN di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat yang akan pindah ke ibu kota baru.
Syafruddin mengatakan nanti dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen di antaranya tidak ikut pindah. Alasannya adalah saat masa pemindahan yang direncanakan mulai 2024, 30 persen ASN itu memasuki masa pensiun.
"Mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 atau sampai 2024," kata dia.
Dirinya berharap agar para ASN tidak perlu khawatir berlebihan terkait pemindahan ke ibu kota baru ini. Menurut Syafruddin pemindahan ibu kota adalah niat yang baik bagi semua bangsa yang mengininkan kemajuan.
"Yang kedua, mari kita berpikir begini, tidak ada satupun negara di dunia ini manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapapun. Khususnya ASN," jelas dia.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan semua ASN yang berada di tingkat pusat harus siap dipindahkan ke ibu kota negara baru. ASN tidak boleh menolak bila dipindahtugaskan.
"Kan saat daftar sudah jelas sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (27/8).
Hal ini disampaikan Ridwan menanggapi hasil survei yang menyebut para ASN menolak pindah ke ibu kota baru. Ridwan meyakini penolakan para ASN itu hanya spontanitas saat ditanya oleh surveyor.
Namun demikian, jika memang nantinya ada perintah dari negara untuk dipindahtugaskan, maka Ridwan yakin mayoritas ASN tidak akan menolak. Ridwan menegaskan akan ada sanksi bagi ASN yang menolak untuk dipindahtugaskan.
"Sesuai UU ada aturannya terkait sanksi, tapi kita jangan bicara jauh ke sana dulu karena ini prosesnya masih panjang," ujar Ridwan.
Ridwan mengaku sampai saat ini belum ada keputusan kementerian dan lembaga mana saja yang akan dipindah ke ibu kota baru. Menurut dia tidak semua instansi pemerintah akan dipindah ke Kalimantan Timur.
"Harusnya cukup fungsi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan lembaga kepresidenan," ujar Ridwan.
BKN memprediksi ada sekitar 600.000 ASN di kementerian/lembaga yang akan dipindahtugaskan ke ibu kota baru. "Perkiraan dari total 900.000 PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini, 600.000 yang akan dipindahkan," kata Ridwan.
Tak ada Pilkada di Ibu Kota Baru RI
Bentuk pemerintahan di ibu kota negara Republik Indonesia yang baru bukan otonom, tapi administratif. Oleh karena itu, ibu kota negara akan dipimpin oleh aparatur sipil negara dan tidak ada pemilihan kepala daerah.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8). Menurut Akmal ibu kota negara baru nanti akan berbentuk daerah administratif khusus dan dipimpin oleh ASN yang ditunjuk pemerintah.
“Bentuk pemerintah baru nanti bukan otonom tapi administratif khusus dan otomatis dipimpin oleh ASN, yang memantau nanti saya itu,” ungkap Akmal.
Akmal mengatakan ibu kota baru diharapkan bebas dari dinamika politik. Ibu kota negara yang baru nanti tidak seperti di Jakarta sekarang yang berbentuk daerah otonomi khusus dan melaksanakan pemilihan kepala daerahnya secara politik
Sebagai daerah administratif khusus, maka pemerintah pusat, terutama presiden, mempunyai kewenangan langsung mengatur ibu kota tersebut. “Kita sarankan ibu kotanya administratif dan agitatif, bukan otonom. Kalau otonom ada pilkada, ada DPRD, dan pasti ada dinamika politik,” tegasnya.
Pernyataan Akmal tersebut ditegaskan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan ibu kota baru yang dicanangkan di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut akan dibuatkan wilayah administratif khusus dan bukan otonomi khusus.
Tjahjo menggambarkan ibu kota baru tersebut nantinya akan seperti Putrajaya di Malaysia atau kawasan kota mandiri seperti BSD (Bumi Serpong Damai) di bawah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (sumber tribunnews.com)
