Tak Mempan dengan Batasi Jaringan Internet, Hoaks di Papua Tetap Tersebar Lewat SMS Pasca kerusuhan

“Peristiwa kemarin (di Surabaya dan Papua) basisnya karena berita yang tidak jelas. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax, tanpa memikirkan dampak nasional untuk keutuhan bangsa dan negara," ucap Niken, Jumat (23/8/2019).

Ia menyebut bahwa penggunaan media sosial memerlukan kedewassan tersendiri.

Baginya media sosial memiliki sisi baik dan buruk dalam masyarakat.

“Media sosial betul-betul bisa memberikan value added bagi masyarakat di era demokrasi. Namun di satu sisi bisa juga menyebabkan potensi disintegrasi bangsa seperti yang terjadi di Surabaya, hingga merembet ke beberapa tempat hingga Makassar dan Papua," ucap Niken.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghentikan penyeraban berita tidak jelas, terlebih berita bohong atau hoaks.

“Ini (berita bohong di media sosial) harus dihentikan. Kita harus membersihkan media sosial dari potensi yang mendeskreditkan pihak-pihak tertentu yang berujung pada disintegrasi bangsa,” ucap Niken.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berjung rusuh di Manokwari dan Jayapura, merupakan imbas dari adanya berita bohong atau hoaks.

Untuk itu di hari kerusuhan terjadi yaitu Senin (19/8/2019) pihak Kominfo memutuskan untuk mengurangi jaringan internet.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu(25/8/2019), Plt Kepala Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan ada dua kabar bohong yang harus dicegah.

Kabar bohong atau hoaks pertama yaitu mengenai foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya.

Lalu kabar hoaks lainnya adalah munculnya pesan yang berisi informasi, bahwa Polres Surabaya telah menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

Munculnya dua kabar bohong tersebut disebut mampu menyulut emosi dan perlu ditanggulangi.

Jalan yang ambil pemerintah dengan mengurangi jaringan internet.

(TribunWow.com)