Nasib Bupati Nduga yang Minta Polri dan TNI Ditarik saat Berburu KKB Papua, Didatangi 2 Jenderal

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Baca: Pendaki yang Peringati Hari Kemerdekaan di Gunung Kerinci Tahun Ini Turun Drastis, Diduga Karena Ini

Baca: 3 Terdakwa Saling Bantah di Persidangan, Sidang Kasus Kredit Fiktif di Bank Mandiri Sam Ratulangi

Baca: Kordinator Aksi Pembakaran Ban dan Sebabkan 4 Polisi Terbakar Jadi Buron, 15 Mahasiswa Diamankan

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

TNI Tetap Buru KKB Papua

Meski Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI dan Polri ditarik, tapi TNI tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI', TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan KKB Papua

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.