Kerusuhan hingga Pendemo Duduki Bandara, AP II Minta Penumpang Cek Status Penerbangan ke Hongkong

Kerusuhan hingga pendemo Duduki Bandara, AP II Minta Penumpang Cek Status Penerbangan ke Hongkong

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) mengimbau penumpang pesawat tujuan Hong Kong memastikan kepada maskapai terkait status penerbangan mereka.

Hal ini menyusul adanya gangguan operasional di Hong Kong International Airport pada Senin, (12/8/2019).

Adapun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdapat tiga maskapai yang melayani penerbangan langsung Jakarta - Hong Kong yakni Cathay Pacific, Garuda Indonesia, dan China Airlines.

Baca: Inilah Wajah Tiga Siswa SMA di Palangkaraya yang Temukan Obat Kanker Mujarab, Menang WICO di Seoul

Baca: Beberapa Hari Lagi Nikahi Cut Meyriska, Beredar Foto Tak Biasa Roger Danuarta Bersama Diana Pungky

Baca: Penghasilan Anggota DPRD Kota Jambi Perbulan, Gaji Pokok Plus Tunjangan-tunjangan

Penerbangan Cathay Pacific rute Jakarta - Hong Kong sudah ada yang dibatalkan kemarin.

Sementara itu, penerbangan ke Hong Kong juga dilayani melalui Bandara Internasional Kualanamu oleh Cathay Dragon.

Ph. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II (Persero) Achmad Rifai mengatakan Angkasa Pura II juga akan mengkonfirmasi status penerbangan ke masing-masing maskapai.

"Kami himbau bagi penumpang yang sudah memegang tiket penerbangan ke Hong Kong juga menanyakan status penerbangan mereka sehingga dapat melakukan antisipasi atau memilih alternatif lain," ujar Achmad Rifai dalam keterangannya, Selasa (13/8/2019)

"Sebelum menuju bandara, kami berharap penumpang dengan tujuan Hong Kong sudah mengkonfirmasi jadwal penerbangan ke maskapai," imbuhnya.

Hong Kong International Airport sendiri dalam situs resminya menyatakan pada hari ini (Selasa, 13 Agustus 2019) akan mulai melakukan penjadwalan ulang penerbangan yang berdampak pada pergerakan penerbangan.

Penumpang diharapkan selalu memperhatikan informasi penerbangan terbaru melalui situs resmi bandara tersebut.

Dikutip dari AFP, pihak otoritas Hongkong memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan yang akan berangkat maupun yang sedang menuju Hong Kong di Bandara Internasional Hong Kong pada hari ini.

Pembatalan ini dilakukan setelah ribuan pengunjuk rasa memasuki aula kedatangan bandara guna menggelar aksi demonstrasi lanjutan.

Aksi demontrasi bermula sejak tiga bulan lalu, di mana pendemo pro Hongkong menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Demontrasi meluas hingga berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau, warga negara Indonesia (WNI) yang akan berpergian maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong, memantau aplikasi SafeTravel dalam memandu situasi terkini Hongkong, menyusul pecahnya aksi demonstrasi yang menutup aktivitas Bandara, pada Senin (12/8/2019).

Plt Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, dari aplikasi tersebut WNI dapat meningkatkan kehati-hatian dan memandu WNI selama berpergian dan beraktivitas di luar negeri.

"Kami (Kemlu RI) mengimbau WNI menggunakan safe travel aplikasi buatan Kemlu ya, WNI dapat meningkatkan kehati-hatuan dan melihat kondisi-kondisi tertentu di sana (Hongkong)," ujar mantan Dubes RI untuk Kanada ini, saat dikonfirmasi Tribun, Senin sore.

Sejauh ini ia mengatakan, tidak ada laporan mengenai WNI yang jadi korban maupun peserta aksi demonstrasi tersebut.

"Sejauh ini tidak ada informasi WNI kita ikut terlibat demonstrasi atau aksi-aksi yang melanggar ketentuan setempat. Tidak ada kasus-kasus yang menarik perhatian," jelas Faizasyah.

Ia menuturkan, data terkini jumlah WNI yang berada di Hongkong adalah 174.800 orang dengan mayoritas WNI bekerja sebagai pekerja domestik. (Tribunnews.com, Ria Anatasia)

Demonstran Duduki Bandara

Pemerintah RI harus memiliki rencana kedaruratan (contingency plan) mengantisipasi memburuknya situasi di Hong Kong.

Menurut informasi dan pantauan aksi di Hong Kong, hari ini aksi penolakan RUU ekstradiksi sudah berhasil menduduki bandara internasional HK dan operasi bandara terancam lumpuh.

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo, mengatakan situasi ini akan bertambah genting apabila polisi Hong Kong kembali melakukan aksi represif membubarkan demonstrasi.

Atas situasi tersebut, Migrant Care meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan langkah dan rencana kedaruratan mengingat besarnya pekerja migran Indonesia di Hong Kong sejumlah 250 ribu.

"Situasi tersebut pasti akan mempengaruhi rasa aman mereka untuk bekerja dan bermobilitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019).

Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hong Konghingga tenggat waktu tertentu.

Pemerintah RI hendaknya berkonsolidasi pula dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran ke Hong Kongseperti Filipina, Nepal, India dan lain-lain untuk mendesak pemerintah Hong Kong menjamin keselamatan para pekerja migran.

"Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi," katanya.

Untuk hal ini, KJRI Hong Kong harus terua meng-update informasi dan juga terus melibatkan partisipasi dan inisiatif organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong untuk tindakan-tindakan yang diperlukan.

Imbauan Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Luar Negeri RI mengimbau, warga negara Indonesia (WNI) yang akan berpergian maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong, memantau aplikasi SafeTravel dalam memandu situasi terkini Hongkong, menyusul pecahnya aksi demonstrasi yang menutup aktivitas Bandara, pada Senin (12/8/2019).

Plt Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, dari aplikasi tersebut WNI dapat meningkatkan kehati-hatian dan memandu WNI selama berpergian dan beraktivitas di luar negeri.

"Kami (Kemlu RI) mengimbau WNI menggunakan safe travel aplikasi buatan Kemlu ya, WNI dapat meningkatkan kehati-hatuan dan melihat kondisi-kondisi tertentu di sana (Hongkong)," ujar mantan Dubes RI untuk Kanada ini, saat dikonfirmasi Tribun, Senin sore.

Sejauh ini ia mengatakan, tidak ada laporan mengenai WNI yang jadi korban maupun peserta aksi demonstrasi tersebut.

"Sejauh ini tidak ada informasi WNI kita ikut terlibat demonstrasi atau aksi-aksi yang melanggar ketentuan setempat. Tidak ada kasus-kasus yang menarik perhatian," jelas Faizasyah.

Ia menuturkan, data terupate jumlah WNI yang berada di Hongkong adalah 174.800 orang dengan mayoritas WNI bekerja sebagai pekerja domestik.

Dikutip dari AFP, pihak otoritas Hongkong memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan yang akan berangkat maupun yang sedang menuju Hong Kong di Bandara Internasional Hong Kong pada hari ini.

Pembatalan ini dilakukan setelah ribuan pengunjuk rasa memasuki aula kedatangan bandara guna menggelar aksi demonstrasi lanjutan.

Aksi demontrasi bermula sejak tiga bulan lalu, di mana pendemo pro Hongkong menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Demontrasi meluas hingga berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China.

Seluruh Penerbangan Dibatalkan

Bandar udara Hong Kong akhirnya menangguhkan proses check-in untuk semua penerbangan pada hari Senin (12/8) setelah aksi protes massal tiba hari ini di terminal kedatangan.

"Selain penerbangan keberangkatan yang telah menyelesaikan proses check-in, dan penerbangan kedatangan yang sudah menuju ke Hong Kong, semua penerbangan lainnya telah dibatalkan untuk sisa hari ini," kata otoritas bandara dalam sebuah pernyataan.

Demonstran antara lain meneriakkan slogan bahwa polisi harus "mengembalikan mata" dari seorang pengunjuk rasa yang terluka parah oleh polisi.

Banyak orang membawa foto-foto pemrotes yang bentrok dengan polisi di akhir pekan, yang lain mengenakan tambalan simbolis di atas mata mereka. Polisi mengatakan ada sekitar lima ribu orang yang berunjuk rasa di bandara Hong Kong.

Aksi protes massal di bandara menandai hari keempat berturut-turut demonstrasi massal yang berlangsung di pusat-pusat transportasi utama Hong Kong.

Para pemrotes menuntut antara lain mundurnya pemimpin pemerintah otonomi Hong Kong, Carrie Lam dan pemilihan umum demokratis untuk menentukan pengggantinya.

Organisasi hak asasi Amnesty International minggu lalu memperingatkan taktik pengepungan dan pembubaran massa yang diterapkan aparat keamanan bisa berakibat cedera fatal bagi para pengunjuk rasa.

Selama aksi protes akhir minggu, situs internet Hong Kong Free Press menayangkan rekaman penahanan seorang pengunjuk rasa yang babak belur dipukuli polisi.

Pengunjuk rasa muda yang mengaku bernama Chow Ka-lok terlihat terluka di kepalanya yang bercucuran darah, dan menuntut didampingi oleh pengacara.