Sindiran Partai Koalisi Saat Megawati Minta-minta Jatah Menteri pada Jokowi: Zaman SBY Gak Gitu!

"Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya," ungkap Megawati dikutip TribunWow.com dari video unggahan Instagram @matanajwa, Sabtu (10/8/2019).

Sebagai partai pengusung yang turut memenangkan Jokowi, Megawati ingin mantan Wali Kota Surakarta itu memberikan kursi cukup banyak pada Kabinet Kerja 2014-2019.

"Mesti banyak," serunya saat berpidato pada Kamis (8/8/2019).

Baca: Pesta Tak Biasa Hotman Paris dengan Para ABG Cantik, Ungkap Alasan Sebenarnya Absen dari Kopi Johny

Baca: Ternyata Ini Waktu yang Tepat untuk Penyembelihan Hewan Kurban, Selama 4 Hari Usai Salat Idul Adha

Baca: Jemaah Sampai Menangis, Fenomena Langka, Hujan Deras Guyur Jemaah Haji saat Wukuf di Padang Arafah

Lantas, Megawati menirukan gaya Jokowi yang bisa saja menolak permintaan tersebut.

"Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, nanti saya kasih cuma empat ya," ungkap Megawati menirukan gaya Jokowi.

"Woh, Emoh (Ah enggak mau)," tegas Megawati sembari tertawa.

Kemudian ia menyerukan agar PDIP menolak jika hal itu benar-benar terjadi.

"Tidak mau! Tidak mau! Tidak mau!," lanjutnya.

Pasalnya, jatah kursi menteri itu pasti dilakukan oleh berbagai partai.

"Orang yang enggak dapat saja minta!," tegas Megawati.

Lalu bagaimana tanggapan berbagai partai mendengar pemintaan Megawati tersebut?

 Berikut tanggapan sejumlah partai terkait permintaan Megawati soal jatah menteri:

1. Partai Demokrat

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari menyindir Megawati soal jatah menteri.

Imelda Sari mengatakan, partai koalisi tak pernah secara terbuka meminta jatah menteri saat Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada 2004-2014.

"Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikam langsung ke presiden terpilih," kata Imelda Sari dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com

Ia juga menyindir ketua-ketua partai lain yang beberapa kali melontarkan soal jatah menteri.

"Pada saat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satupun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi," ujar Imelda Sari di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Menurutnya, soal kursi menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahasa secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test," lanjutnya.

2. Partai NasDem

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari turut berkomentar soal permintaan jatah menteri terbanyak oleh Megawati.

Komentar tersebut disampaikan Taufik Basari saat menjadi bintang tamu pada acara 'Sapa Indonesia Malam', yang tayang di Kompas TV pada Kamis (8/9/2019).

Taufik Basari menilai, setiap partai memiliki gayanya masing-masing terkait peran dalam hal menjalankan pemerintahan.

"Ya itu gaya dari masing-masing partai kan berbeda-beda itu mungkin gayanya PDIP. Meminta secara langsung di depan publik, di depan presiden terpilih, di depan ketua partai," ucap Taufik Basari dikutip TribunWow.com dari channel Youtube KompasTV, Sabtu (10/9/2019).

Taufik Basari menjelaskan, partainya berbeda dengan PDIP.

Ia menegaskan, NasDem tidak akan meminta jatah kursi menteri pada Presiden Terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Sedangkan, NasDem juga merupakan partai pendukung kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Tapi kalau dari Partai NasDem sih kita tidak bergaya seperti itu. Itu yang mungkin membedakan Partai NasDem dengan PDI Perjuangan."

"Kalau Partai NasDem sudah jelas-jelas kita katakan, kita memberi dukungan tanpa syarat, kita tidak pernah meminta jatah-jatah meminta."

"Karena istilah meminta jatah itu tidak ada dalam kamus Partai NasDem," papar Taufik.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan kebanggaan dari Partai NasDem.

Partai NasDem disebut hanya ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa dengan menjaga marwah dan martabat partai.

"Dan bagi Partai NasDem itu merupakan suatu pride (kebanggaan). Kita tidak mungkin bisa terbayang pak Surya Paloh meminta pak Jokowi tolong kasih Partai NasDem sekian."

"Itu bagian dari menjaga marwah dan martabat partai dengan tidak meminta jatah menteri," jelasnya.

Pemilihan menteri merupakan hak pregoratif presiden.

Sehingga, Partai NasDem tak ingin meminta jatah menteri.

"Itu adalah hak pregoratif presiden, kita harus hormati," kata Taufik.

Ditanya akankah Partai NasDem ikhlas jika tak mendapat kursi menteri, Taufik secara tegas bahwa pihaknya tidak ingin melakukan politik tranksaksional.

"Begini, bagi kita adalah kepentingan bangsa ini. Ketika kita memberikan dukungan dalam hal Pilpres misalnya, dan kemudian akhirnya memenangkan pilpres bersama-sama dengan suatu koalisi ini, maka kita harus menghindari politik tranksaksional," lanjutnya.

Lihat videonya mulai menit-1:20:

3. Partai PKB

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid menganggap permintaan Megawati mendapat jatah kursi menteri terbanyak itu lumrah.

Megawati meminta lebih dari empat kursi menteri saat menyampaikan pidatonya pada Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Sudah proposional, karena dia pemenang Pemilu, dan wajar dia terbanyak. PKB ini kan sejak Pemilu pertama di Reformasi sampai sekarang kan sudah langganan kabinet. Jadi masalah jumlah dan sebagainya itu masing-masing presiden sudah dikasih hak prerogatif, sudah ada hitung-hitungannya," kata Hassanudin Wahid dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Kompas TV, Sabtu (10/9/2019).

PDIP dinilai wajar meminta jatah menteri lebih dari empat lantaran PKB saja mendapat empat kursi pada kabinet menteri 2014-2019.

"Dan kita sudah pangalaman tahun kemarin, 2014. PKB buktinya punya empat menteri."

"Makanya Mbak Mega bilang kalau PDI enggak mau, ya wajar, PKB saja empat," jelasnya sambil tertawa.

Pada kesempatan tersebut, Haassanudin Wahid mengatakan, partainya mengusulkan 10 kandidat menteri pada Jokowi.

Namun, ia menegaskan, hanya pengusulan.

Hak Jokowi untuk mengambil usulan tersebut atau tidak.

"PKB itu dua hak menyiapkan dan mengusulkan, kalau kabinet itu prerogatif Presiden."

"Jadi kalau PKB stok kader itu melimpah, maka disiapkan oleh Gus Muhaimin, atau Gus Imin atau Cak Imin itu 10 orang kita siapkan yang terbaik."

"Hak semua partai yang berkoalisi menyiapkan saja berapapun diminta kita kasihkan, kita usulkan juga," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-4:46:

4. Partai Golkar

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menganggap permintaan Megawati termasuk hal yang lumrah.

Menurut Bambang Soesatyo, Megawati melakukan hal tersebut semata-mata untuk mengapresi kinerja para kadernya yang tekah membantu memenangkan Jokowi dengan pasangannya, Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Jadi harapan Bu Mega dalam pidato kemarin menurut saya wajar-wajar saja sebagai Ketum Parpol yang menyemangati para kadernya dan menghargai kerja keras kadernya yang telah memenangkan pemilu kemenangan presiden, memenangkan kursi legislatifnya," kata Bambang dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

"Jadi saya merasa apa yang disampaikan Bu Mega lebih pada memberikan motivasi para kader dari seorang pemimpinnya dan saya yakin antara presiden dengan Bu Mega‎ berhubungan baik," sambung Bambang  di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019)

Politisi Golkar yang juga Ketua DPR RI tersebut merasa, tanpa diucapkan Megawati, Jokowi tampaknya tetap akan memberikan jatah menteri yang lebih pada PDIP ketimbang partai lain.

"Tanpa diucapkan pun itu pasti harapan bisa terlaksana sejauh calon yang disodorkan memang masuk dalam klasifikasi dari pada menteri-menteri yang diharapkan oleh Pak Jokowi," jelasnya.

(TribunWow.com)