Kejati Periksa Bendahara UIN dan 7 Saksi Kasus Pembangunan Gedung UIN STS Jambi

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima 8 orang yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pembangunan gedung UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi.

Kejati Periksa Bendahara UIN dan 7 Saksi Kasus Pembangunan Gedung UIN STS Jambi
Tribun Jambi/Mareza Sutan
UIN STS Jambi. 

Kejati Periksa Bendahara UIN dan 7 Saksi Kasus Pembangunan Gedung UIN STS Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima 8 orang yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pembangunan gedung UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Lexy Fatharani selaku Kasi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Kamis (1/8).

Lexy mengatakan delapan saksi itu terdiri dari pokja, sekretaris pokja, konsultan perencana, kontraktor perencana dan konsultan pengawas. “Bendahara UIN juga ada,” katanya.

“Rencananya untuk minggu depan akan tetap dilakukan pemanggilan terhadap pekerja di gedung tersebut dan juga vendor,” katanya.

Terkait dipanggil atau tidaknya Rektor UIN, Lexy belum bisa menjawab.

“Kita lihat saja apakah yang bersangkutan pengguna anggaran atau tidak. Biasanya itu PPK dan KPA dan pengguna anggaran yang dipanggil. Biasanya juga pengguna anggaran adalah kepala kantor, kalau memang selaku pengguna anggaran bisa saja,” katanya.

Baca: 6 Cara Ampuh Lepas dari Kecanduan Gula atau Rasa Manis

Baca: VIDEO: 2 Titik Panas Ditemukan di Kabupaten Tanjab Barat, Petugas Langsung Turun Bawa Mesin Pemadam

Baca: Kades Kasang Lopak Alai Ditangkap, Kajari Muarojambi Ingatkan Kades untuk Tak Selewengkan Dana Desa

Baca: Cabai Merah dan Rawit Jadi Penyumbang Inflasi Kota Jambi dan Bungo

Baca: Pemkab Tanjab Barat Buat Terobosan untuk Pelayanan Masyarakat, Acara di Alun-alun Kota Kuala Tungkal

Dia mengatakan audit dari pemeriksaan penyimpangan pengguna anggaran pembangunan gedung UIN ini akan dilakukan jika tim penyidik menyita dokumen yang dianggap perlu.

“Mereka lihat keabsahannya lalu diserahkan ke pengadilan untuk penyitaan kemudian diserahkan ke auditor untuk memeriksa jumlah kerugian negara,” katanya.

Lexy menjelaskan sekilas tentang latar belakang pemeriksaan ini.  “Tahun 2018 UIN pernah mengajukan permohonan pendampingan pada TP4 namun pada anggaran berjalan pembangunan macet dan progres jauh dari laporan di lapangan jadi ada selisih pembayaran yang diberikan negara terhadap kontraktor atau pekerjanya,” katanya.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved