23 Proyek Pemerintah Batanghari Dikawal Kejaksaan Negeri

Sebanyak 23 proyek Pemerintahan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 dikawal oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batanghari.

23 Proyek Pemerintah Batanghari Dikawal Kejaksaan Negeri

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sebanyak 23 proyek Pemerintahan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 dikawal oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Batanghari.

Proyek tersebut bersumber dari APBD maupun APBN yang tersebar di beberapa OPD, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan kepala desa. Ini disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batanghari, Bayan.

Bayan menyebutkan, di Dinas PUPR, bidang Bina Marga ada 3 kegiatan, Bidang Pengairan 2 kegiatan Walpam. Sementara untuk asistensi, Bina Marga 2 kegiatan, Pengairan 2 kegiatan, dan bidang Cipta Karya 3 kegiatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan 1 kegiatan asisten. Sedangkan Dinas Pendidikan ada 3 kegiatan dan 1 asistensi di Kemenag, yakni pembangungan asrama siswa MTs.

Tidak hanya OPD saja, 7 kepala desa dari tiga kecamatan pun minta TP4D Kejaksaan Negeri Batanghari minta pendampingan dalam pelaksaan proyeknya. Desa Senaning, Kubu Kandang, Tebing Tinggi, masing-masing Kecamatan Pemayung. Kemudian, Kecamatan Marosebo Ilir (MSI) 3 desa, yakni Bulian Jaya, Danau Embat, dan Kary Mukti. Kemudian Desa Pematang Limau, Kecamatan Tembesi.

Baca: Siapa Rosmini Sampai Jadi Perhatian Media, JPU Kejari Batanghari Harus Periksa Berkas Dua Kali

Baca: Jalin Kerjasama, PT EBN Sepakati Aturan Main Pemkot Jambi soal Pasar Angso Duo

Baca: Berharap Pabrik Santan Kara Jadi Solusi Petani Kelapa di Tanjab Timur

Baca: Tangisan Wanita Aceh yang Dicambuk 100 Kali Karena Berbuat Mesum Disorot Media Asing

Baca: Mengenang Agung Hercules yang Meninggal Dunia, Kenapa Agung Gunakan Hercules Untuk Namanya?

"Dalam melakukan pengawalan, kami didampingi tim teknis dari dinas pekerjaan umum. Karena kami tidak dapat menyentuh langsung pada teknis dan ini membutuhkan tenaga ahli," ujarnya, Kamis (1/8).

Dilanjutkannya, TP4D dibentuk sebagai upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Upaya preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali. 

Bayan menerangkan, selain pendampingan dan pengawalan, kejaksaan negeri bersama cabang Kejaksaan Negeri Muaratembesi, juga melakukan asitensi.

"Kita juga libatkan Cabjari Tembesi karena ada kegiatan pendampingan berada di wilayah hukum cabjari," jelasnya.

Bayan menerangkan, sebelum melakukan pendampingan, kejaksaan juga melihat motivasi pemohon.

"Apa motivasinya dulu, apakah karena takut di ganggu oknum-oknum tertentu. kalau bisa dikerjakan oleh desa maka kerjakan. Tidak perlu takut, yang penting pekerjaan sesuai. Dan kalau ada kelebihan bayar, kembalikan. Kalau tidak, kita lakukan penyelidikan," tegasnya.

Selama pendampingan, tim TP4D beserta ahli memberikan masukan agar pekerjaan tepat dan sesuai.

"Kita ingin menjaga mutu dan kualiatas pekerjaan, hingga akhirnya dinikmati masyarakat Batanghari. Tetapi jika tidak ada kooperatif dalam memberikan laporan secara periodik terkait progres pekerjaan, maka (pendampingan)  kita putuskan," tandasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved