Tidak Sanggup Bayar Tagihan RS Rp 7 triliun, BPJS Kesehatan Terancam Denda Puluhan Miliar

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), masih didera masalah

Tidak Sanggup Bayar Tagihan RS Rp 7 triliun, BPJS Kesehatan Terancam Denda Puluhan Miliar
TRIBUNJAMBI/ROHMAYANA
Ilustrasi - BPJS Kesehatan Cabang Jambi 

Lalu, apa yang bisa dilakukan BPJS menghadapi beban ini?

"Kami sebenarnya tetap berusaha mengendalikan biaya, misalnya menindaklajuti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang kami kerjakan. Sehingga bisa memastikan sistem rujukan bisa berjalan," terang Iqbal.

Langkah lain adalah dengan mendorong supply chain financing (SCF), yaitu program pembiayaan kepada fasilitas kesehatan (faskes) agar mempercepat penerimaan pembayaran klaim.

Melalui skema tersebut, pembayaran klaim ditanggung dulu oleh bank kemudian dibayarkan BPJS Kesehatan.

Skema ini sendiri telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Tapi skema ini belum banyak yang memanfaatkan sehingga sosialisasi tentu perlu disampaikan termasuk melalui media," tambahnya.

Baca: Ratusan Anak-anak Antusias Peringati Hari Anak di UIR, Dekan Berikan Bimbingan Konseling Gratis

Upaya lain, dengan mendorong kepatuhan untuk membayar iuran. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial.

Dalam aturan ini ada opsi ke pemerintah apakah menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat atau memberikan suntikan dana.

Bayi Baru Lahir Segera Didaftarkan:

Tak banyak yang tahu bahwa bayi baru lahir sudah bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera memperoleh berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

Halaman
1234
Editor: ridwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved