Advetorial

BPJS Kesehatan dan Pemprov Jambi Kontribusi Pajak Rokok Untuk Program JKN-KIS 2018 Rp 21 Miliar

Di Jambi sendiri tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengalokasikan senilai 21 Milyar Rupiah anggaran dari pajak rokok untuk JKN-KIS

BPJS Kesehatan dan Pemprov Jambi Kontribusi Pajak Rokok Untuk Program JKN-KIS 2018 Rp 21 Miliar
IST
Pemprov Jambi dan BPJS Kesehatan Cabang Jambi penandatanganan kontribusi dari cukai rokok untuk Program JKN-KIS di Jambi 

BPJS Kesehatan dan Pemprov Jambi Sepakati Kontribusi Pajak Rokok Untuk JKN-KIS 2018 Rp 21 Miliar

TRIBUNJAMBI.COM - Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS.

Satu diantaranya dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok yang menjadi bagian untuk Provinsi/Kabupaten dan Kota. 

Kontribusi Pajak Rokok yang ditetapkan sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok yang dialokasikan untuk masing-masing Provinsi/Kabupaten dan Kota dikembalikan kepada BPJS Kesehatan sebagai dukungan pemerintah terhadap Program JKN-KIS.

Di Jambi sendiri tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengalokasikan senilai 21 Milyar Rupiah anggaran dari pajak rokok untuk di integrasikan kepada Progam JKN-KIS melalui program Jaminan Kesehatan Daerah.

Dalam pelaksanaannya beberapa kendala ditemui di lapangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah yang dibiayai oleh alokasi Pajak Rokok serta penetapan nilai alokasi pajak rokok di tahun 2019 yang akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS.

Baca: Sinopsis Film Stuber Film Aksi Setara Deadpool, Iko Uwais Berperan Sebagai Teijo Teroris Sadis

Baca: Daftar Diskon Mobil di GIIAS 2019, Diskon Avanza Veloz Rp 20 Juta, Ertiga Sport Rp 23 Juga, Dll

Baca: DJ Dinar Candy Terkapar di 85 Sky Tower Hotel Taiwan, Kondisinya Bikin Penggemar Bersedih

BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengadakan rapat koordinasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program JKN-KIS (25/03).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto mengatakan dana dari Pemerintah Pusat berupa pajak rokok yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi senilai 100%, nantinya 37,5% akan dikembalikan kepada BPJS Kesehatan dan sisanya dimanfaatkan untuk pembangungan infrastruktur daerah.

“Ini untuk membantu masyarakat miskin guna mendapatkan pelayanan kesehatan jadi, kita wajib mengembalikan pajak rokok tersebut yang akan dimanfaatkan untuk biaya pelayanan kesehatan yang di integrasikan dalam bentuk jaminan kesehatan daerah di Provinsi Jambi, sama dengan kabupaten lainnya semua bersepakat untuk menyalurkan kewajiban pengembalian pajak rokok tersebut kepada BPJS Kesehatan dalam bentuk integrasi Jaminan Kesehatan Daerah” sebut Dianto

Dirinya juga mencontohkan, seperti Provinsi Jambi itu mendapatkan alokasi pajak rokok sebesar Rp. 60,6 Milyar, dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengembalian pajak tersebut kepada BPJS Kesehatan sebesar 37,5% yang jika dikonversi setara dengan nilau 22,7 Milyar rupiah.

Baca: Potret Suhu Esktrem di India Capai 50 Derajat, Warga Bertahan Hadapi Kemarau Esktrem!

Baca: Beli Daging Jelang Idul Adha, Begini Cara Mudah Mengenali Ciri Daging Sapi Glonggongan

Baca: ANAK Petani Sukses Jadi Anggota TNI & Dilantik Presiden Jokowi: Putri 6 Kali Gagal di Kowad

“Nah sebesar itu yang akan kita kembalikan kepada BPJS Kesehatan, kalau kabupaten dan kota bagian dari Provinsi Jambi itu sumbangsihnya sekitar Rp. 11 Milyar, ada yang 12 Milyar dan kalau Kota Jambi itu harus mengalokasikan pengembalian sebesar Rp. 4,2 Milyar kepada BPJS Kesehatan” jelas Dianto

"Uang ini bukan uang Pemerintah Daerah tapi uang Pemerintah Pusat yang didapat dari pajak rokok, kemudian dibagikan ke semua Provinsi se-Indonesia. Dan kewajiban sebagai Pemerintah Provinsi yang mengikuti regulasi dari Kementerian Keuangan adalah mengembalikan/ mengalokasikan 37,5% yang kita dapat itu untuk mendukung Program JKN-KIS, tentu saja kita ikut aturan main, dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat kita sendiri” tutup Dianto

Sementara itu menurut Elshe Theresia selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi menyebutkan bahwa Kabupaten dan Kota di wilayah kerja cabang Jambi seluruhnya sudah memiliki rencana aksi pemanfaatan alokasi pajak rokok tersebut dalam bentuk integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.

“Pemerintah Provinsi apabila anggarannya di konversi kedalam jumlah peserta jamkesda bisa mendaftarkan 79ribu jiwa lebih, namun provinsi kan tidak memiliki masyarakat, masyarakat yang ada di wilayah provinsi merupakan kesatuan dari masyarakat di wilayah kabupaten dan kota, oleh karena itu ihak Pemprov hanya menunggu data masyarakat miskin yang akan di integrasikan kepada Program JKN-KIS” tutup Elshe (aa)

Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved